Plt Kepala Daerah Harus Birokrat dengan ‘Leadership’ Kuat

Jumat, 18 Februari 2022 - 22:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Sebanyak lima kepala daerah di Lampung berakhir masa jabatannya pada 2022.

i

Ilustrasi. Sebanyak lima kepala daerah di Lampung berakhir masa jabatannya pada 2022.

Bandar Lampung (dinamik.id) — Tiga nama yang diusulkan Gubernur untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala daerah haruslah birokrat yang matang ilmu pemerintahan dan leadership yang kuat.

“Menurut pandangan saya, tentu saja Plt kepala daerah harus yang betul-betul ngerti tentang ilmu pemerintahan. Kedua leadership yang kuat. Kemudian tentu dia harus benar-benar menegakkan netralitas,” ujar Sekretaris DPD PDIP Lampung Sutono, Jumat, 18 Februari 2022.

Jangan sampai tiga nama yang diusulkan hanya pejabat yang pandai mencari muka kepada pimpinan. “Kalau leadership gak kuat, cuma pejabat cari muka ya repot. Karena kewenangannya ini kan cukup lama dan ini tentu harus mendapat objektivitas profesional. Dia sama dengan bupati definitif waktunya. Kalau tidak bahaya nanti Plt nabrak aturan,” ujar mantan Sekda Provinsi Lampung itu.

Baca Juga :  Debat Publik Kedua Pilgub Lampung: Mirza Paparkan Komitmen untuk Pelayanan Prima dan Keadilan Sosial

Senada, Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung Pattimura berharap mereka yang ditetapkan pemerintah harus lah figur yang profesional dan memiliki pengalaman kepemimpinan yang kuat.

“Itu wilayah pemerintah daerah dalam rangka mencari siapa yang paling berkompeten bisa menjadi Pj di lima daerah. Pemerintah pasti punya kriteria, jangan sampai yang menjadi Pj tidak memenuhi syarat dalam rangka kepemimpinan,” ujarnya.

Baca Juga :  Puluhan Ribu Masyarakat Tubaba Antusias Hadiri Tulang Bawang Barat Bersholawat Bersama Mirza-Jihan

Ia khawatir bila Plt kepala daerah yang ditunjuk memiliki pengalaman kepemimpinan yang lemah akan berdampak buruk terhadap kepentingan masyarakat. Sebab menurutnya Plt bertugas menjalankan agenda pemerintah.

“Karena menghadapi tahun politik pemilu dan pilkada serentak, maka harus betul-betul profesional dalam menjalankan pemerintahan. Profesional tentu salahsatunya netral tidak menimbulkan kecurigaan berpihak kiri kanan,” tegas Anggota DPRD Lampung itu.

Kewenangan Pemerintah

Sementara, Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Ismet Roni menegaskan bila penunjukan Plt kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah. Oleh sebab itu, partai politik tidak bisa mengintervensi.

Baca Juga :  Demokrat Dukung Prabowo di Pilpres 2024, SBY Bakal Turun Gunung

“Kita ikut apa yang menjadi aturan pemerintah. Karena itu kewenangan pemerintah, partai politik tidak bisa mengintevensi. Siapapun pejabatnya tidak penting bagi Golkar,” jelasnya.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ismet yakin bila pemerintah akan menetapkan Pj yang memenuhi semua unsur persyaratan. “Silahkan siapun juga, karena kita tak terpaku dengan hal seperti itu. Golkar fokus pada apa yang menjadi program Partai Golkar yakni rekrutmen kader baru, konsolidasi,” jelas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu. (Randy)

Berita Terkait

Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga
Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas
Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan
Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar
Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat
Empat Kader Golkar Lampung Hadiri Rakornas Pelajari Strategi hingga Kecerdasan Buatan
Ketua Komisi II DPRD Lampung Apresiasi Subsidi Jagung SPHP ke Peternak
Sasa Chalim Soroti BPJS Nonaktif, Minta Warga Tetap Bisa Berobat

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:18 WIB

Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga

Kamis, 12 November 2026 - 15:57 WIB

Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas

Rabu, 11 November 2026 - 19:17 WIB

Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan

Rabu, 11 November 2026 - 15:07 WIB

Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar

Selasa, 10 November 2026 - 12:19 WIB

Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat

Berita Terbaru

Ekonomi dan Kreatif

PTPN I Dukung FKMGS Tanam Dua Ribu Pohon di Gunung Salak

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:32 WIB