Bandar Lampung (dinamik.id)–Kinerja tahun 2021 dinilai sebagai tahun titik balik pencapaian usaha PTPN VII.
Pernyataan itu disampaikan Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy saat menerima Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung di PTPN VII Unit Bekri, Selasa 8 Maret 2022.
Ryanto mengatakan, kinerja perusahaan tahun 2021 telah mengakhiri era kerugian yang berlangsung beberapa tahun terakhir.
“Alhamdulillah atas ridho Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kinerja PTPN VII pada 2021 sudah mulai mencatat keuntungan. Ini menjadi turn around (titik balik) bagi PTPN VII yang selama beberapa tahun mengalami kerugian,” kata Chief Ryan, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulisnya.
Kunjungan BPKP Provinsi Lampung ke PTPN VII dalam rangka Entry Meeting Assesmen Good Corporate Governance (GCG) 2021 PTPN VII. Kepala Perwakilan BPKP Lampung Sumitro memimpin tim yang akan bekerja selama 25 hari ke depan di semua Unit Kerja PTPN VII di Lampung, Sumsel, dan Bengkulu.
Selain Direktur, Komisaris PTPN VII R Wiwin Istanti hadir secara online dari Jakarta. Dua anggota Board of Management (BoM) PTPN VII, yakni SEVP Operation I dan II, Budi Susilo dan Dicky Tjahyono juga hadir didampingi Sekretaris Perusahaan Bambang Hartawan dan Kabag SPI Ary Askari.
Sedangkan Aris Afandi, Manajer Unit Bekri menjadi tuan rumah. Ryanto menjelaskan, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras semua lini pada manajemen PTPN VII yang mengusung operational excelence. Lebih dari itu, porsi besar keberhasilan ini juga karena manajemen yang dijalankan sangat ketat menjalankan Good Corporate Governance (GCG).
“Dalam konteks operasional, peran SDM sebagai pemegang kendali seluruh proses sangat besar. Dan yang lebih berperan lagi, adalah penerapan GCG yang sudah sangat ketat. Dalam hal ini, saya secara pribadi dan manajemen menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPKP,” kata Ryan.
Korelasi keberhasilan PTPN VII dengan BPKP, menurut Ryan sangat erat. Ia mengatakan, dengan pengawalan manajemen seluruh sumberdaya yang ada di PTPN VII oleh BPKP, semua elemen melakukan tugas dan kewajibannya dengan tertib.
“Kerjasama PTPN VII dengan BPKP sangat penting. Sebab, semua proses manajemen di PTPN VII bisa dijalankan dengan prinsip-prinsip GCG sehingga tidak ada kendala berarti dalam operasional. Ini yang mendorong semua operasional berjalan dengan baik dan lancar,” tambah Ryan.
Senada dengan Ryanto, Komisaris PTPN VII R Wiwin Istanti yang menyampaikan sambutan via zoom meeting memberikan penghargaan tertinggi kepada BPKP.
Dewan Komisaris sebagai unsur pengawas dan pemberi masukan kepada manajemen, kata dia, merasa sangat terbantu dengan kawan BPKP terhadap proses manajemen PTPN VII.
“Kami sebagai pengawas yang diberi tugas oleh undang-undang snagat terbantu BPKP. BPKP adalah sistem peringatan dini yang memberi kepercayaan diri kepada manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Dengan kawalan BPKP, penyimpangan bisa segera diantisipasi. Dengan demikian, kita terhindar dari fraud,” kata dia.
Wiwin juga memberi apresiasi kepada manajemen PTPN VII yang berhasil keluar dari kemelut yang sempat membuat kemunduran kinerja beberapa tahun terakhir. Ia juga mengajak seluruh elemen, termasuk stakeholder untuk terus menjaga kinerja terbaik ini.
“Seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, tahun 2021 PTPN VII mulai mencatatkan laba. Ini surprised karena menjadi awal kebangkitan. Memang kita tertolong oleh naiknya harga sawit. Tetapi secara data kita bisa buktikan bahwa produktivitas kita juga naik signifikan,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Lampung Sumitro menyatakan salut kepada PTPN VII. Ia bersama tim mengaku telah dua tahun berturut-turut mendampingi dan memberi asesmen kepada manajemen PTPN VII. Hasilnya, secara pengelolaan sumberdaya, PTPN VII mendapat penilaian sangat baik dengan skor 91,7.
“Saya sudah dua kali ke sini (Unit Bekri) untuk melakukan pekerjaan yang sama. Tahun lalu, berdasarkan data yang kami terima, PTPN VII masih rugi cukup besar. Dan hari ini, saya menjadi sangat lega mendengar laporan Pak Direktur yang menyatakan tahun 2021 menjadi turn around, mulai mencatat laba,” kata pria relijius ini.
Dalam menjalankan tugasnya memenuhi perintah undang-undang, kata Sumitro, pihaknya bukan mencari-cari kesalahan suatu instansi yang dinilai. Sebaliknya, pihaknya akan memberi pendampingan atau asistensi untuk dilakukan perbaikan jika masih terdapat sesuatu yang tidak sesuai peraturan.
Oleh karena itu, Sumitro meminta seluruh elemen yang bertanggung jawab untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan BPKP, untuk memberikan data yang sebenarnya. Sebab, kata dia, data dan informasi yang diberikan akan menjadi bahan analisis BPKP untuk memberikan penilaian, juga rekomendasi.
“Data dan informasi yang benar dan sesuai dengan keadaan akan menjadi tonggak kebijakan. Jika datanya tidak sesuai, ini bisa berakibat fatal karena kebijakan bisa keliru. Sebaliknya, data yang benar dan akurat akan memberi panduan dalam mengembangkan usaha yang sustainable,” kata dia. (Randy)
