Bandar Lampung (Dinamik.id) – Beberapa hal pokok serta usulan dan saran oleh Anggota Komisi II, tercetus didalam Rapat yang dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung dan Komisi II DPRD Provinsi Lampung, terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kartu Petani Berjaya, Begadang Resto, Senin 06 Juni 2022.
Turut hadir dalam kegiatan, Perwakilan Komisi II DPRD Provinsi Lampung diantaranya Made Bagiasa, Lesty Putri Utami, Supriadi Hamzah, Hanifah, Khadafi Azwar, Heni Susilo, Junianto, Darwin, Asep Makmur, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung dan Karo Perekonomian.
Kegiatan digelar untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait program Kartu Petani Berjaya yang telah digulirkan oleh Pemprov Lampung kepada Komisi II DPRD Provinsi Lampung yang membidangi perekonomian dan merupakan Mitra kerja yang perlu mendalami permasalahan tersebut.
Pertemuan ini menjadi pertemuan yang strategis dimana Pemerintah provinsi Lampung menyampaikan secara gamblang mengenai program kartu Petani Berjaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Lampung.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, menjelaskan bahwa Gubernur menginisiasi Program e-KPB guna menjawab persoalan petani, antara lain distribusi pupuk, benih, permodalan, asuransi dan lainnya untuk memudahkan dan mencapai kesejahteraan petani.
“KPB sudah ada di tiap Kabupaten, namun masih perlu kita dorong,” jelas Kusnardi.
Supriadi Hamzah menyebutkan, bahwa kegiatan sosialisasi harus terus didengungkan dan tidak hanyak mengandalkan Dinas Pertanian saja.
DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi II memiliki konstituen dan mempunyai peran untuk mensosialisasikan program KPB kepada para petani untuk kepentingan masyarakat Lampung.
“Komisi II mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan program KPB ini,” kata Supriadi Hamzah.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Junianto mengusulkan agar setiap penyuluh diberikan reward & punishment, sebab menurutnya, penyuluh merupakan ujung tombak sosialisasi program KPB
Sedangkan Hanifah merasakan bahwa KPB belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Hanifah menyebutkan bahwa di daerah Dapilnya, belum seluruh petani memiliki kartu KPB.
“Kami dari Komisi II siap membantu dan mengawal agar setiap petani yang belum memiliki kartu dan berhak, bisa memiliki serta meningkatkan keikutsertaan petani untuk menjadi anggota KPB,” kata Hanifah.
(Nazar/Red)
