METRO (dinamik.id)– Seluruh Fraksi DPRD Kota Metro menyoroti serapan anggaran yang tinggi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP).
Hal itu diungkapkan Ketua fraksi PKS, Yulianto dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang berlangsung, Selasa (5/7/2022) petang.
Menurutnya, berbagai infrastruktur yang ada kini kondisinya rusak parah. Mulai dari jalan, drainase hingga bangunan yang tak terawat dan terbengkalai. Selain itu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih rendah dan dinilai jauh dari harapan.
Mewakili enam fraksi lainnya, Yulianto membeberkan pandangan umum fraksi yang mana seluruh fraksi menyangka serapan anggaran yang besar di DPUTR serta DPKP tidak diimbangi dengan hasil pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Padahal kalau kita lihat realisasi belanja daerah, di Dinas PUTR misalnya, anggaran belanja terserap sampai dengan 89,54 persen, DPKP realisasi anggaran belanjanya 96,27 persen. Ada anggaran pemeliharaan jalan atau pekerjaan rutin dalam pemeliharaan jalan tapi masih jauh dari harapan,” bebernya.
Tak hanya itu, DPRD juga memberikan catatan evaluasi kepada Walikota Metro Wahdi untuk meningkatkan kinerjanya serta memberikan atensi khusus kepada sejumlah dinas yang belum optimal dalam menghasilkan produk pembangunan yang diharapkan masyarakat.
“Sehingga tidak sedikit ruas jalan yang baru diperbaiki dengan metode patching atau tambal sulam, akan tetapi tidak lama kemudian kondisinya sudah rusak lagi. Dinas terkait harus concern masalah ini, perbaikan jalan yang dilakukan secara berkala harus benar-benar memperhatikan aspek kualitasnya,” imbuhnya.
Yulianto juga mengapresiasi kepedulian warga Kota Metro dalam gerakan moral Gotong-royong menimbun jalan yang rusak. Ia bahkan menyebut pemerintah Kota Metro beruntung memiliki masyarakat yang pro aktif terhadap kritik pembangunan.
“Pemerintah Kota Metro sangat beruntung, karena warga masyarakatnya sangatlah baik dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi, secara swadaya melakukan gerakan gotong royong untuk penimbunan jalan yang rusak parah. Seperti yang dilakukan warga di Jalan Sukarno Hatta Metro Barat, Jalan Budi Utomo dan Letjend Suprapto di Metro Selatan, Jalan Pattimura Metro Utara, dan gerakan masyarakat di beberapa jalan rusak lainnya,” terangnya.
Selain DPUTR dan DPKP, legislatif juga menyoroti sektor peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi. Fraksi di DPRD memberikan catatan kepada dua dinas yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) yang dinilai belum maksimal dalam capaian pendapatannya berdasarkan dari rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut ulasan pemerintahan daerah.
“PAD bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah hanya mencapai 11% di Disdikbud Metro. Sedangkan di Disporapar, PAD dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga hanya mencapai 23,82 persen. Dengan realisasi pencapaian yang sangat minim ini, kiranya mendapatkan atensi khusus dari Saudara Walikota Metro,” ungkapnya.
“Agar melakukan evaluasi yang mendalam karena pada tahun sebelumnya, pendapatan dari retribusi ini juga tidak bisa diraih secara optimal,” imbuhnya.
Tak hanya itu, pria yang mewakili pandangan seluruh fraksi di DPRD tersebut juga memaparkan persoalan APBD 2021 yang merupakan titik awal pelaksanaan RPJMD 2021-2026 yang juga memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur namun dinilai belum maksimal.
“Menurut kami belum ada peningkatan signifikan dari kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kota Metro. Justru sebaliknya, yang nampak adalah infrastruktur yang kondisinya semakin memprihatinkan, banyak ruas jalan yang mangalami kerusakan, drainase yang tidak dapat difungsikan, pembangunan sumur bor yang tidak bisa direalisasikan, dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Walikota Metro Wahdi menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kota Metro serta mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan terkait pendapatan dan belanja daerah.
“Terkait dengan beberapa saran yang disampaikan, Pemerintah Kota Metro akan mengimplementasikan prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2022 akan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan drainase,” tandasnya. (**)
