Penulis
Eka Setiawan
SETIDAKNYA dalam satu bulan terakhir, jagad media massa maupun media sosial disesaki pemberitaan ‘Sambo’. Jelalahnya, masyarakat memakan dengan lahap setiap informasi yang masih terus berkembang hingga kini.
Mulai dari isu mafia judi, bunker berisi ratusan miliar, pelecehan seksual, disorientasi seksual, hingga bagan kekaisaran Sambo dalam mengelola bisnis gelap dan adanya sejumlah paksi di tubuh Polri. Belakangan transparansi disoal lantaran rekonstruksi tak diikuti pengacara hingga masuk ke dalam lokasi.
Meskipun sejumlah isu liar yang beredar di media sosial telah dengan lantang dibantah Kapolri dan bahkan ada yang tak terbukti serta hoaks. Tetapi, netizen tetap saja asik menanti fakta sesungguhnya dibalik pembantaian Brigadir J.
Namun, terus bergulirnya pemberitaan Sambo, jangan lantas pula meninabobokan masyarakat terhadap wacana yang krusial yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah santer berkembang akan dilakukan awal September 2022 ini. Walaupun pengumuman itu belum jadi disampaikan hingga tulisan ini diterbitkan. Tetapi kenaikan harga BBM yang akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat adalah keniscayaan.
Harus diakui kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang tak populis. Apalagi bila lonjakannya jauh signifikan. Bisa-bisa aksi massa di setiap plosok Nusantara tak terelakkan. Sementara dalam kondisi perekonomian saat ini, subsidi BBM yang memakan Rp502 triliun APBN tentu amat sangat melelahkan.
Pemerintah tentu harus memiliki keberanian. Namun demikian, sebelum kebijakan itu digulirkan sejumlah program yang telah dirumuskan harus tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.
Bantuan langsung tunai sementara harus dipastikan diterima oleh tangan yang tepat. Jangan sampai masyarakat miskin justru tak menikmati kue BLT. Itu yang harus dibenahi.
Kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan berimbas pada harga kebutuhan pokok. Di sinilah peran pemerintah untuk mengendalikan harga agar tak membumbung tinggi. Perlu subsidi harga kebutuhan pokok agar rakyat tak amat terasa terbebani. Termasuk pula suku bunga kredit yang akan terkerek naik.
Jangan sampai naiknya harga BBM subsidi justru melemahkan harga komoditas perkebunan yang dihasilkan petani. Pun juga dengan menaikan upah buruh. Dengan begitu, prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan.
Pemerintah juga harus mendorong inovasi anak bangsa yang mampu membuat motor berbahan bakar air. Karya anak bangsa yang sempat diviralkan salahsatu media nasional ini sejatinya harus didukung dan dikembangkan, jangan malah dijadikan saingan, apalagi dimatikan. Boleh jadi kendaraan berbahan bakar air ini menjadi alternatif warga agar lebih hemat dalam berkendara.
Yang jelas kenaikan harga BBM subsidi sudah di depan mata. Kenaikan harga minyak dunia menjadi pemicunya. Perlu upaya nyata sebagai solusi agar beban rakyat pascapandemi tak semakin menjadi-jadi.
