Bandar Lampung (dinamik.id)–Banjir yang merupakan bencana ekologis itu, bukan lagi menjadi peristiwa baru, lebih tepatnya sudah menjadi peristiwa langganan, karena terjadi berkali-kali.
Masyarakat pun seakan sudah terbiasa dan seperti tak berharap lagi ada penanganan serius dari pemerintah.
Memasuki pertengahan November 2022 saja, di Wilayah Bandar Lampung kerap dilanda Banjir. Seperti yang diketahui, banjir merupakan bencana ekologis yang paling sering terjadi di kota Sai Bumi Rua Jurai ketimbang bencana-bencana alam yang lain.
Jika terjadi hujan, masyarakat akan menemukan genangan air hingga selutut orang dewasa bahkan lebih, seperti di daerah Kaliawi, Kemiling, Nyunyai dan Sukarame adalah sederet titik di Bandar Lampung yang sering mengalami banjir.
Hal ini tentu harus mendapat perhatian serius dari pemerhati lingkungan, masyarakat dan pemerintah, apalagi per November sudah memasuki musim penghujan.
Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung memprakirakan sebagian wilayah di Provinsi Lampung mulai memasuki musim penghujan dari akhir September, termasuk wilayah Bandar Lampung.
BMKG mencatat awal puncak musim penghujan diprakirakan mulai November 2022 hingga Januari 2023.
Meski, penghujan di satu sisi membawa dampak positif seperti kesuburan tanah, mengatasi kekeringan hingga mengurangi kebakaran lahan. Akan tetapi hujan dengan curah yang tinggi kerap mendatangkan bencana alam seperti longsor dan banjir.
Belakangan ini, banjir marak kembali dikeluhkan oleh masyarakat bahkan di media sosial banyak beredar video-video yang memuat peristiwa langganan itu. Tak jarang juga bencana tersebut merenggut korban jiwa, bukan saja kerusakan fisik seperti bangunan hingga jembatan.
Jalan Pulang Sangiang, Kecamatan Sukarame misalnya, menurut pengakuan salah satu warga Ginem, jika hujan terjadi dalam waktu 10 menit saja luapan air akan meningkat, apalagi jika lebih dari 10 menit.
Ia mengaku sejak sepuluh tahun di tempat yang ia tinggali selalu mengalami banjir. Pemerintah beberapa kali datang dan menjanjikan akan memperbaiki, namun hingga kini belum ada langkah nyata. Ujarnya saat diwawancarai (28/11/22)
Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga menanggapi peristiwa banjir yang kerap terjadi di Bandar Lampung. Menurut analisa Walhi pada tahun 2022 terdapat jumlah peningkatan banjir dari tahun sebelumnya.
Manajer Pengembangan Sumber Daya Organisasi (PSDO) Walhi Radian Anwar (ai) menilai peningkatan banjir dikarenakan alih fungsi ruang, beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai resapan air dialihkan fungsinya.
Dari 33 bukit di Bandar Lampung, hanya tersisa 3 bukit, sementara yang lainnya dijadikan pertambangan dan mengalami kerusakan. Bukit menurutnya memiliki fungsi menangkap resapan air.
“Berbicara banjir pasti bersinggungan dengan hal lain, seperti bukit, pemukiman, resapan air, sungai dan persoalan sampah. Tetapi yang menjadi masalah pokok dari adanya banjir adalah alih fungsi ruang. Sehingga tidak tersedianya tangkapan atau resapan air,” terangnya pada 29 November 2022 lalu.
“Klaim dari pemerintah, kota Bandar Lampung memiliki ruang terbuka hijau sekitar 11 %, akan tetapi menurut analisa walhi hanya terdapat 8,45%. Hal itu jauh dari angka minimum untuk tangkapan air sebesar 30%,” tambahnya.
Walhi juga belum melihat keseriusan pemerintah kota untuk menambah ruang terbuka hijau. Padahal situasi di masyarakat sudah urgent karena mengalami banjir terus menerus dan memasuki musim penghujan.
Menurutnya adanya banjir karena terdapat kesalahan tata kelola dalam mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah yang semestinya dijadikan sebagai tangkapan air justru dijadikan untuk kepentingan yang lain.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Budiman mengatakan, pihaknya melalui Satgas Kali tetap rutin dijalankan untuk membersihkan tempat yang terdampak banjir. Hal itu diungkapkannya saat diwawancarai oleh dinamik.id pada Rabu (07/12/22).
Langkah tersebut menurutnya juga, sebagai upaya mengantisipasi titik-titik yang rawan terkena banjir.
Merespon keluhan masyarakat yang kerap dilanda banjir ia menyampaikan “Masyarakat bisa mengajukan laporan ke pemerintah, setelah itu akan ditindak lanjuti oleh pihaknya,” tutupnya. (Sandi)
