Lampung Democracy Studies Helat Diskusi Pengesahan KUHP

Senin, 12 Desember 2022 - 13:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id) – Lampung Democracy Studies (LDS) hadirkan tiga narasumber untuk membincang pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada tanggal 6 Desember lalu. Tiga Narasumber tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Penta Peturun, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Dian Wahyu Kusuma, dan Akademi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fathul Mu’in. 11 Desember 2022.

Penta Peturun menyampaikan, bahwa disahkannya KUHP berisi pasal-pasal yang mengancam kehidupan demokrasi Indonesia. Beberapa pasal disoroti oleh Penta Peturun, yang menurutnya akan menjadi ancaman bagi kelompok pro demokrasi.

Baca Juga :  UIN Adakan Uji Coba Penyaluran Beasiswa KIP Melalui Layanan Keuangan Digital

“KUHP menjadi ancaman bagi kelompok pro demokrasi, dengan hadirnya pasal-pasal karet seperti pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga pemerintah, makar, dan izin mengenai demonstrasi yang dapat digunakan untuk menjegal gerakan sipil”. Ujarnya.

Selain itu, Penta Peturun menyampaikan, hadirnya KUHP dan minimnya gerakan sipil yang memprotes adalah tanda bahwa sistem demokrasi Indonesia mengarah pada rezim otoritarian. Lemahnya gerakan sipil menurutnya disebabkan karena resesi demokrasi sebagai fenomena post demokrasi yang dikendalikan oleh segilintir orang atau kelompok.

Baca Juga :  Sepakat, Alumni 86 SMPN 1 Kotabumi<br> Iuran Bangun Pondok Tahfidz Al Qur'an

Selanjutnya, Dian Wahyu Kusuma menyoroti perihal KUHP yang juga mengancam kerja-kerja jurnalistik. Dian Wahyu Kusuma mencontohkan pada Pasal 263 ayat 1 dari KUHP. “Sebelum hadirnya KUHP yang baru ini sudah banyak Jurnalis yang menjadi korban pembungkaman, ditambah hadirnya KUHP, tentu kerja-kerja jurnalistik menjadi lebih berat lagi” Ungkap Ketua AJI Bandar Lampung.

Baca Juga :  Berbagi Bahagia Bersama BRI Group

Pada kesempatan yang sama, Fathul Mu’in menyampaikan, bahwa selain perlu dikritik, disahkannya KUHP patut diapresiasi. Menurutnya pembahasan KUHP telah dimulai sejak tahun 1970 dan baru dapat disahkan di tahun 2023 ini.

“Meskipun KUHP ini perlu dikritik, tetapi kehadirannya patut diapresiasi, KUHP hadir dalam rangka mengakomodir perkembangan zaman. Walau, beberapa pasal memang mengancam iklim demokrasi Indonesia” Tuturnya dalam diskusi yang dilaksanakan secara daring ini.

Berita Terkait

M Syukron Muchtar Angkat Peran Dakwah Kultural NU, Presentasikan Disertasi di UKM Malaysia
Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr Rizal Perdana Terima Penghargaan Walikota Bandar Lampung
Cegah Konflik Rumah Ibadah, Kemenag Lampung Perkuat Sistem Peringatan Dini
Alumni UIN RIL Ajak Jaga Citra Kampus Bukan Menyudutkan
IJP Lampung Studi Banding ke Kampung Koperasi Kalijawi Yogyakarta
Diskusi Publik PKBI Lampung: Dorong Peran Pemuda dalam Pembangunan Berkelanjutan
Gelar Donor Darah Pemuda Lampura, Gen-Zi: Sudah 300 Orang Mendaftar!
MEMBANGGAKAN! SMPN 3 Pringsewu Juara 3 Street Soccer Tingkat Nasional

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 00:11 WIB

M Syukron Muchtar Angkat Peran Dakwah Kultural NU, Presentasikan Disertasi di UKM Malaysia

Rabu, 18 November 2026 - 21:03 WIB

Berkontribusi Nyata untuk Pendidikan, Dr Rizal Perdana Terima Penghargaan Walikota Bandar Lampung

Rabu, 18 November 2026 - 17:12 WIB

Cegah Konflik Rumah Ibadah, Kemenag Lampung Perkuat Sistem Peringatan Dini

Minggu, 15 November 2026 - 14:48 WIB

Alumni UIN RIL Ajak Jaga Citra Kampus Bukan Menyudutkan

Sabtu, 14 November 2026 - 15:39 WIB

IJP Lampung Studi Banding ke Kampung Koperasi Kalijawi Yogyakarta

Berita Terbaru

Ekonomi dan Kreatif

PTPN I Dukung FKMGS Tanam Dua Ribu Pohon di Gunung Salak

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:32 WIB