Penduduk Asli Tamansari Terganggu Demo PTPN VII

Jumat, 30 Juni 2023 - 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PESAWARAN (dinamik.id)–Masyarakat yang tinggal di beberapa desa sekitar kebun PTPN VII Way Berulu merasa resah dengan aktivitas demonstran yang hendak merebut lahan PTPN VII Unit Way Berulu.

Mereka mengaku terganggu setiap kali ratusan massa merangsek masuk ke areal kebun karet milik PTPN VII.

“Yang jelas, kalau ada massa yang masuk beramai-ramai dengan speaker keras, lalu banyak polisi yang mengawal mengamankan, kami merasa was-was. Kami nggak tahu masalahnya, tetapi karena melewati dusun kami, otomatis kami takut, lah. Apalagi jalan di tempat kami kan sempit,” kata seorang warga yang tinggal di Dusun Sumbersari, Desa Tamansari, Gedong Tataan, Pesawaran.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bukan hanya satu dua orang, belasan warga mengakui hal yang sama. Mereka mengakui tinggal dan mengantongi KTP Desa Tamansari sejak bertahun lalu. Namun, mereka umumnya heran dengan adanya demo massa yang mengaku warga Tamansari.

Baca Juga :  Peserta Turnamen Billiard Siwo PWI Lampung Membludak

“Kami juga heran, kenapa di media massa mereka mengatas namakan warga Desa Tamansari. Padahal kalau pas mereka lewat, kami tidak kenal dengan mereka. Kalau memang orang Tamansari, paling enggak kan kami kenal,” kata dia lagi.

Perkembangan kisruh klaim lahan PTPN VII Unit Way Berulu semakin terang. Dari pengakuan warga, peserta demo yang dari desa itu hanya sedikit sekali.

“Kalau saya perhatikan sih memang ada warga sini (Tamansari), tetapi jumlahnya nggak sampai 10 persen. Sebenarnya kami nggak rela mereka gunakan nama warga Desa Tamansari. Nama kami jadi buruk di mata orang luar,” kata dia.

Baca Juga :  Ratusan Pengusaha EO Sukseskan Munas II Forum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana Terpilih Menjadi Ketum

Selain terganggu fisik, beberapa warga sekitar yang bekerja sebagai pekerja borong sadap karet di PTPN VII juga kecewa. Jika ada demo dan aksi teror yang dilakukan pelaku demo, mereka tidak berani bekerja karena diancam.

“Kami ini kan pekerja penyadap borong. Jumlahnya banyak sekali dan kami tinggal di seputaran kebun Way Berulu. Ada Desa Tamansari, Kebagusan, Wiyono, dan lainnya. Jadi, ada ratusan orang yang dapat nafkah dari PTPN VII. Kalau mereka datang, otomatis kami tidak berani bekerja,” kata Har (41), warga Tamansari.

Mengingat nafkah keluarga para pekerja ini bergantung kepada aktivitas sebagai pekerja di PTPN VII, mereka meminta pihak pendemo untuk tidak mengganggu aktivitas mereka bekerja. Ini sama halnya menutup rezeki para pekerja mencari nafkah.

Baca Juga :  Polres Mesuji Gelar Simulasi Sispamkota Pengamanan Pemilu 2024

“Kalau boleh bilang, ini pokok pendapatan kami untuk menghidupi isteri dan anak. Yang kami minta, jangan hentikan rezeki kami,” kata dia.

Dalam hal ini, Har meminta aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pekerja. Sebab, para pekerja tidak tahu-menahu tentang kasus tanah. Sementara mereka hanya mencari rezeki dari lahan PTPN VII.

“Kami mohon bantuan polisi dan pihak keamanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan kami. Kalau kami tidak bisa bekerja, siapa yang mau menghidupi keluarga kami,” ujat dia. (Naz)

Berita Terkait

Pengawasan Pekerjaan Jalan di Lampung Telan Rp200 Hingga Rp550 Juta
PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi, Setop Dualisme PB IKA PMII
Komisi VIII DPR Minta 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK
Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik
Komisi VIII Pertanyakan Anggaran dan Lambannya Pembuatan Sertifikasi Halal
Ketua PWI Lampung Siap Hadiri Launching IJP FC, Dukung Wartawan Aktif Berolahraga
HPN 2026, Presiden Tekankan Peran Strategis Pers
Gubernur Banten Ungkap HPN 2026 Berdampak Positif untuk Perekonomian Daerah

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 07:57 WIB

Pengawasan Pekerjaan Jalan di Lampung Telan Rp200 Hingga Rp550 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 - 22:02 WIB

PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi, Setop Dualisme PB IKA PMII

Selasa, 17 Februari 2026 - 02:50 WIB

Komisi VIII DPR Minta 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK

Senin, 16 Februari 2026 - 18:03 WIB

Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik

Jumat, 13 Februari 2026 - 07:12 WIB

Komisi VIII Pertanyakan Anggaran dan Lambannya Pembuatan Sertifikasi Halal

Berita Terbaru

Pringsewu

Pelayanan Disdukcapil Selama Ramadhan Tetap Berjalan Optimal

Rabu, 25 Feb 2026 - 16:16 WIB

Pringsewu

Pelayanan Disdukcapil Selama Ramadhan Tetap Berjalan Optimal

Rabu, 25 Feb 2026 - 16:12 WIB