LAMPUNG (dinamik.id) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona memandu pembukaan Rakernas XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2023 di Nusantara Hall ICE, Bumi Serpong Damai (BSD) Kabupaten Tangerang, Kamis (20/7/2023).
Acara tersebut dibuka Wakil Presiden RI Maruf Amin dan pemaparan tentang Strategi Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartato.
Bupati muda dua periode Dendi Ramadhona mengatakan acara tahunan kali ini merupakan upaya kongkret Apkasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui kebangkitan ekonomi di daerah.
Dalam rakernas, katanya, dibahas berbagai persoalan-persoalan yang telah diakomodir melalui rapat kerja koodinator wilayah Apkasi, dimana dalam rapat korwil daerah telah menginventarisir isu-isu di daerah untuk dibahas bersama di tingkat nasional.
“Apkasi Otonomi Expo 2023 merupakan implementasi salah satu tugas dan peran organisasi dalam memfasilitasi kegiatan promosi komoditi, peluang investasi, dan pengembangan destinasi pariwisata yang meliputi 416 pemerintah kabupaten seluruh Indonesia,” ujar Dendi.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartato memaparkan materi terkait Strategi Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah di tengah ketidaksiapan global dan tantangan ekonomi ke depan.
Faktor eksternal perlu diwaspadai dan diantisipasi dampaknya pada Indonesia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dampak dari perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Indonesia, katanya.
“Di Asia dan Pasifik, Indonesia menempati urutan ke-10 dengan skor total 60.2. Di level dunia, Indonesia menempati posisi 63 dari 113 negara,” kata Airlangga.
Menurut Ketua Umum DPP Golkar itu, dari empat indikator, tampak ada tiga indikator yang masih perlu ditingkatkan, yakni availability atau akses pangan (50.9), quality and safety atau level kualitas dan keamanan pangan (56.2) dan sustainability and adaptation atau isu keberlanjutan dan adaptasi perubahan iklim (46.3).
“Artinya, titik paling lemah bagi Indonesia dalam hal pangan adalah mengantisipasi perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Dikatakannya, pemerintah juga harus terus mendorong upaya perluasan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Hal tersebut telah tercantum pada peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 dan menjadi program unggulan (flagship).
“Penerapan teknologi digital diharapkan dapat terus dikembangkan dan diperluas sehingga efisiensi dan produktivitas dapat semakin ditingkatkan,” jelasnya.
Selaras dengan itu Wakil Presiden RI Maruf Amin memberikan beberapa arahannya, diantaranya kelancaran operasional dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yg dilakukan oleh KPU dan KPUD di daerah masing masing secara paralel jajaran pemerintahan mengikuti semua perkembangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan memberi dukungan saat diperlukan.
Fasilitas pengembangan networking, harmonisasi antara hubungan kerja semua stake holder pelaksana pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di daerah (KPU provinsi dan kabupaten/kota, panwaslu provinsi dan kabupaten/kota, parpol, masyarakat, perguruan tinggi, serta jajaran pemerintah sendiri),” kata Maruf Amin.
“Kemudian keamanan pada jajaran penanggung keamanan daerah sesuai dengan rencana kerja, aturan main dan rambu-rambu masing-masing,” kata dia.
Kemudian, lanjutnya, khusus dalam setiap tahapan kegiatan, KPU di daerah masing-masing mengalami kesulitan dan hambatan seperti dalam hal penyiapan logistik (gudang) sosialisasi dan distribusi kartu Suara dan lain lain.
“Kepala daerah mendeteksi dan memonitor secara terus menerus kebutuhan itu, misalnya dalam kelancaran penghitungan suara, dan lain lain,” pungkasnya. (Rls)
