Anggota Komisi V Kembali Desak Proses Penganggaran Gaji PPPK dan SK Pengangkatan

Senin, 28 Agustus 2023 - 16:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDARLAMPUNG (dinamik.id) – Sebanyak 1.007 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum dilantik dan mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan.

Menyusul keputusan rapat antara legislatif dengan pihak eksekutif. Bagi seribu lebih PPPK akan dilantik dalam waktu dekat ini.

”Sudah kami klarifikasi dalam rapat bersama eksekutif, pelantikan 1.007 PPPK dijadwalkan Bulan September atau Oktober 2023,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas.

Baca Juga :  Kembalikan Berkas PDIP, Iqbal Ardiansyah Paparkan Program Unggulan untuk Bandar Lampung

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung ini memastikan dalam rapat pembahasan anggaran APBD Perubahan (APBD-P) 2023 antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemprov. Komisi V kembali mendesak proses penganggaran gaji PPPK dan penyerahan SK yang belum mendapatkan SK.

“Kesepakatannya pada APBD Perubahan 2023 akan dianggarkan untuk gaji PPPK yang belum di-SK-kan dan alokasi anggaran yang disiapkan untuk seluruh PPPK di APBD Perubahan 2023 mencapai sekitar Rp 69,2 miliar,” kata legislator yang kembali maju dari daerah pemilihan Waykanan dan Lampung Utara itu.

Baca Juga :  Giliran Komoditas Jagung, DPRD Lampung Minta Bapanas Evaluasi Syarat Kadar Air

Anggaran untuk gaji seribu lebih PPPK yang telah dilantik dan akan dilantik bulan depan ini dialokasikan untuk pembayaran gaji selama tiga bulan.

Baca Juga :  Deklarasi Pemilu Damai, Armada Ajak Seluruh Kontestan Berdemokrasi Riang Gembira

Sebelumnya, ribuan PPPK menyampaikan aspirasi ke Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Mereka menanyakan lambatnuya proses pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemprov Lampung yang telah lulus tes tahun 2022 namun belum dilantik.

”Kami menanti sekian lama, namun belum ada kepastian,” tutur seorang wakil PPPK. (Advetorial)

Berita Terkait

DPRD Lampung Soroti Peran Koperasi Merah Putih dan Kendala Lahan di Desa
Kisruh Plt Bupati dan Sekda Lampung Tengah Jadi Sorotan, I Made Suarjaya: Rakyat Butuh Kekompakan
Demokrasi Jangan Sekadar Formalitas, Mbak Khoir Soroti Krisis Integritas Legislasi
DPRD Lampung Minta Pengawasan Ketat Lapak Kurban Pinggir Jalan
Dewi Mayang Sari Djausal Apresiasi Polda Lampung Ungkap Kasus TPPO
Komisi I DPRD Lampung segera Agendakan RDP dengan Kapolda
Kasus HIV di Lampung Meningkat, DPRD Lampung Desak Langkah Cepat Pemerintah
Ketua DPRD Lampung Sambut Kunjungan Perdana Wapres Gibran di Bumi Ruwa Jurai

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 16:45 WIB

DPRD Lampung Soroti Peran Koperasi Merah Putih dan Kendala Lahan di Desa

Senin, 18 Mei 2026 - 15:36 WIB

Kisruh Plt Bupati dan Sekda Lampung Tengah Jadi Sorotan, I Made Suarjaya: Rakyat Butuh Kekompakan

Rabu, 13 Mei 2026 - 23:15 WIB

Demokrasi Jangan Sekadar Formalitas, Mbak Khoir Soroti Krisis Integritas Legislasi

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:01 WIB

DPRD Lampung Minta Pengawasan Ketat Lapak Kurban Pinggir Jalan

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:02 WIB

Dewi Mayang Sari Djausal Apresiasi Polda Lampung Ungkap Kasus TPPO

Berita Terbaru