JAKARTA (dinamik.id) – Hubungan PDI Perjuangan dengan keluarga Presiden Joko Widodo diprediksi memanas usai putra sulung Jokowi yang juga kader PDI-P, Gibran Rakabuming Raka, dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, manuver tersebut mungkin berimbas pada posisi Jokowi di internal partai banteng.
Bahkan, tak menutup peluang PDI-P mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi, termasuk melepaskan semua jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengingat pencawapresan Gibran besar kemungkinan atas cawe-cawe Jokowi selaku ayahanda Gibran, maka membuka peluang PDI-P juga untuk mengevaluasi status ‘petugas partai’ yang disandang oleh Jokowi,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).
“Salah satu langkah paling ekstrem yang bisa diambil PDI-P sebagai nota protes adalah mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi dan melepaskan semua jabatan posisi menteri di kabinet,” tuturnya.
Umam yakin, dinamika politik ini akan membuat PDI-P merasa dilangkahi, atau bahkan dikhianati oleh keluarga Jokowi.
Apalagi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedianya telah mewanti-wanti jajarannya untuk tak melakukan manuver politik. Katanya, kader yang bermanuver bakal dipecat.
Merujuk langkah cepat partai banteng memecat sejumlah kader yang dianggap membelot seperti Budiman Sudjatmiko dan Murad Ismail, kata Umam, seharusnya, tak butuh waktu lama buat PDI-P mendepak Gibran.
“Jika konsisten pada aturan dan konstitusi partai, PDI-P tidak perlu menunggu surat pengunduran diri dari kadernya yang dianggap tidak loyal pada sikap dan keputusan partai,” ujarnya.
Namun, Umam menduga, PDI-P masih ragu memecat Gibran karena hal itu akan mengganggu hubungan baik dengan keluarga besar Jokowi, sosok yang turut melambungkan nama partai banteng.
Hingga kini, Megawati pun dianggap masih gamang lantaran tidak siap berhadapan dengan Jokowi yang tengah memegang kekuasaan.
“Jika PDI-P ternyata bersikap lunak pada langkah politik Gibran dan Jokowi, maka PDI-P bisa dituding tebang pilih, gamang atau tidak siap untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang saat ini masih dikendalikan oleh tangan Jokowi,” kata Umam.
“Artinya, saat ini PDI-P tampaknya masih mencoba untuk menakar secara matang sikap dan keputusan politik yang terukur seperti apa yang akan dikeluarkan untuk menyikapi ‘mbalelo’-nya keluarga Jokowi” tutur dosen Universitas Paramadina itu.
Sebelumnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengumumkan nama Gibran sebagai bakal cawapres pendampingnya untuk Pemilu 2024.
Nama Gibran diumumkan usai para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo, Minggu (22/10/2023). Namun, Gibran tak hadir dalam deklarasi itu.
“Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu malam.
Meski Gibran tak hadir di acara deklarasi, Gerindra mengeklaim politikus PDI-P itu telah menerima pinangan menjadi cawapres Prabowo.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, segala persyaratan untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo sudah disiapkan. Keduanya bakal mendaftar sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023 mendatang.
“Iyalah, persyaratan sudah siap,” ujar Dasco saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023). (Naz)
