Komisi II DPRD Lampung Dorong Dinas Ketahanan Pangan Jalin MoU dengan PLN untuk Program “Listrik untuk Pertanian Rakyat

Kamis, 5 Desember 2024 - 15:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura pada Rabu, 4 Desember 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, dan dihadiri oleh anggota Komisi II lainnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura untuk segera menjalin kerja sama dengan PLN melalui Memorandum of Understanding (MoU) terkait program “Listrik untuk Pertanian Rakyat”. Program ini diharapkan menjadi terobosan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen petani.

Baca Juga :  Pemkab Tubaba dan Ombudsman RI Teken MOU untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Abas, sapaan akrab Ahmad Basuki, menjelaskan bahwa Komisi II memberikan berbagai masukan kepada dinas terkait agar lebih banyak berinovasi dalam penyusunan program dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, tidak seharusnya program dinas terbatas pada anggaran yang ada saja.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika pendekatannya hanya soal pagu anggaran, tentu banyak persoalan yang tidak bisa teratasi. Pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis kebijakan perlu diutamakan agar rencana kerja anggaran tidak monoton,” ujar Abas, Kamis (5/12/2024).

Baca Juga :  Pemkab Tubaba Segera Bentuk Satgas Bersama Berantas Judi Online

Ia menambahkan bahwa setiap tahun program di Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura hampir selalu berfokus pada sumur bor untuk mengatasi kekeringan akibat El Nino yang mengurangi produktivitas hasil panen. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Dinas Ketahanan Pangan dapat menjalin MoU dengan PLN, mengingat PLN memiliki program listrik untuk industri.

“Kenapa tidak dibangun kerjasama untuk menyediakan listrik untuk pertanian? Infrastruktur jaringan listrik bisa dipasang di sawah atau lahan pertanian yang tidak memiliki irigasi. Jika hanya mengandalkan program bantuan pemerintah untuk sumur bor, tentu anggarannya tidak akan mencakup seluruh kebutuhan,” tambahnya

Baca Juga :  Maspro Sumbagsel dan BUMN Dukung Provinsi Lampung

Politisi partai PKB ini menegaskan, “Listrik untuk Industri udah ada, tapi kalau secara spesifik listrik untuk pertanian Terobosan Mantap.”

Jika terobosan ini dapat direalisasikan, program Listrik untuk Pertanian Rakyat diharapkan dapat mengurangi biaya operasional bagi petani dan meningkatkan efisiensi produksi pertanian. (Amd)

Berita Terkait

Pajak SGC Disorot: 303 Kendaraan Menunggak, Alat Berat Belum Tercatat
Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029
Cegah Pengaruh Negatif, dr. Sasa Chalim Dukung Raperda Larangan LGBT di Lampung
Wagub Lampung Sampaikan Tanggapan atas Pandangan DPRD terhadap LPJ APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis
Fraksi PKS Kritisi Dua Raperda Strategis Pemprov Lampung
Kisah Wagub Lampung Berikan Nama Bayi Mungil ‘Hana Aisyah Qaisarah’
Wabup Nadirsyah Hadiri HUT Bhayangkara ke-79 di Polres Tubaba, Ucapkan Terima Kasih dan Doa untuk Polri
Pemprov Lampung Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis

Berita Terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 14:55 WIB

Pajak SGC Disorot: 303 Kendaraan Menunggak, Alat Berat Belum Tercatat

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:16 WIB

Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029

Jumat, 4 Juli 2025 - 13:38 WIB

Cegah Pengaruh Negatif, dr. Sasa Chalim Dukung Raperda Larangan LGBT di Lampung

Rabu, 2 Juli 2025 - 22:44 WIB

Wagub Lampung Sampaikan Tanggapan atas Pandangan DPRD terhadap LPJ APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis

Selasa, 1 Juli 2025 - 19:09 WIB

Fraksi PKS Kritisi Dua Raperda Strategis Pemprov Lampung

Berita Terbaru

Edukasi

PW Muhamadiyah Lampung Sebut LGBT Musuh Kemanusiaan

Rabu, 9 Jul 2025 - 15:34 WIB

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. int

Berita

DPR Masih Mengkaji Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

Rabu, 9 Jul 2025 - 14:03 WIB

Tulangbawang Barat

Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029

Rabu, 9 Jul 2025 - 13:16 WIB