Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Perjuangan untuk meneguhkan nilai-nilai Islam rahmatan lil‘alamin bukan hanya dilakukan di masjid dan kampus, tetapi juga harus menyentuh desa, wilayah pinggiran, serta kantong-kantong kemiskinan bangsa. Artinya, seluruh gerak langkah kader PMII harus mampu menebarkan rahmat di tengah masyarakat.
“Termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, memperjuangkan keberpihakan pada rakyat, hingga pemberdayaan masyarakat,” ujar Deputi III Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Prof Abdul Haris, saat membuka Pelatihan Kader Nasional (PKN) XIX PMII dengan tema “Manifesto PMII: Meneguhkan Nasionalisme dan Merawat Tradisi dalam Menjawab Tantangan Global”, Kamis (7/8/2025).
Menurutnya, Islam yang diperjuangkan bukanlah Islam simbolik atau identitas belaka, melainkan Islam sebagai nilai yang membebaskan umat dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelatihan kaderisasi nasional ini adalah wujud komitmen PMII dalam pengarusutamaan Islam rahmatan lil‘alamin—Islam yang santun, ramah, moderat, cinta damai, toleran, dan mengapresiasi nilai-nilai luhur budaya bangsa,” ungkapnya.
Atas nama Kemenko PM, Prof Abdul Haris menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kader PMII yang terus menunjukkan semangat dan komitmen dalam proses kaderisasi, serta menjadi insan nasionalis yang mampu menjawab tantangan global di tengah arus modernisasi yang semakin masif.
“Alangkah bahagianya saya bisa berdiri dalam forum ini, di tengah para intelektual muda, kader pergerakan, dan pelanjut estafet perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa di tengah cepatnya perubahan zaman, mulai dari disrupsi teknologi, ketimpangan sosial, hingga krisis identitas kebangsaan, PMII harus hadir sebagai benteng moral dan intelektual bangsa.
“Sebagai organisasi kader, PMII tidak cukup hanya tumbuh secara kuantitas. Ia harus tumbuh secara kualitas, melahirkan kader-kader pemikir dan pelaku yang mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa,” jelasnya.
Prof Abdul Haris juga menyoroti upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
“Alhamdulillah, berdasarkan data resmi dari BPS per 25 Juli lalu, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,47 persen. Namun kita semua tahu bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Untuk itu, kami membutuhkan sinergi, khususnya dari kelompok intelektual muda seperti PMII,” katanya.
Menurutnya, PMII harus berada di garda terdepan dalam gerakan pemberdayaan masyarakat. Secara konkret, PMII dapat membangun ekosistem yang mendukung dan mengaktivasi program-program pemerintah di tingkat akar rumput.
“Sebagai kader pergerakan, PMII harus menjalankan dua peran strategis: peran kritis dan partisipatif. Peran kritis untuk mengawasi agar program pemerintah tepat sasaran dan adil secara sosial.(mfd)
