Lampung Tengah, (Dinamik.id) — Dalam kegiatan Reses Tahap IV Tahun 2025, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, S.Sos.I, mendengar langsung keluhan para guru dan masyarakat soal pendidikan, infrastruktur, hingga maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Anak Tuha. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga serta mendorong aparat kepolisian memerangi peredaran narkoba yang telah menyasar anak sekolah dasar.
Di titik pertama, kegiatan berlangsung di Aula SMP Islam Tyas Bangun dan dihadiri sekitar 150 peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dewan guru, wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP), serta aparatur kampung setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Munir menyampaikan bahwa pada tahun 2026 mendatang, anggaran pembangunan jalan provinsi di Lampung Tengah akan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Tahun ini anggaran untuk 10 ruas jalan provinsi sekitar Rp92 miliar. Insya Allah tahun depan bisa dua kali lipat, agar target Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yaitu kondisi jalan provinsi mantap 90 persen sebelum 2029, dapat tercapai,” ujar Munir saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).
Selain menyerap aspirasi, Munir juga menyerahkan bantuan simbolis Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 65 siswa SMP Islam Tyas Bangun.
Sementara di titik kedua, Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha, kegiatan dihadiri sekitar 200 peserta, terdiri dari aparatur kampung, pengurus PKK, tokoh adat, tokoh agama, guru, serta wali murid penerima PIP.
Munir menyerahkan bantuan PIP aspirasi untuk 108 siswa SMP dan 396 siswa dari empat SD di lingkungan Haji Pemanggilan. Ia juga memberikan bantuan bola voli, futsal, dan sepak bola untuk pemuda, serta bantuan rehabilitasi Masjid Taqwa dan pembangunan balai dusun 06.
Dalam dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi. Salah satunya datang dari guru TK dan PAUD yang menyoroti ketimpangan penerimaan insentif MBG dan program PIP.
“Guru TK/PAUD berharap ada keadilan. Mengapa siswa TK/PAUD tidak mendapat MBG dan tidak bisa diusulkan PIP?” ujar Munir menirukan aspirasi warga.
Selain itu, guru sekolah swasta juga meminta agar dapat ikut mendaftar PPPK tanpa harus pindah dari sekolah asal.
Isu lain yang mencuat dalam reses kali ini adalah maraknya peredaran narkoba di wilayah Anak Tuha.
Kepala Kampung Haji Pemanggilan, Jahri Efendi, bahkan meminta Munir agar menyampaikan langsung kepada Kapolda Lampung yang baru untuk turun tangan memberantas narkoba.
“Kami sudah sangat resah. Bahkan anak SD dan SMP sudah ada yang memakai narkoba di desa ini. Kami minta Kapolda Lampung turun langsung menangani,” tegas Jahri.
Munir berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut, baik yang berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, maupun masalah sosial kemasyarakatan.
“Semua aspirasi ini akan kami bawa ke DPRD Provinsi Lampung dan pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” pungkasnya. (Amd)
