Wagub Lampung Dukung Kabupaten Kota Miliki Mal Pelayanan Publik

Senin, 9 Februari 2026 - 20:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Dinamik.id) – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mendorong semua kabupaten kota di daerahnya agar memiliki Mal Pelayanan Publik untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami terus berupaya mengawal pelaksanaan pelayanan publik di daerah. Untuk daerah yang belum bisa mendapatkan penilaian yang baik, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memfasilitasi untuk meningkatkannya,” ujar Jihan Nurlela di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan pemerintah kabupaten kota perlu mengembangkan Mal Pelayanan Publik karena selama ini pemerintah daerah belum dianggap optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tahun ini upaya peningkatan pelayanan publik sudah mulai dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung untuk mengawal kabupaten/kota yang memang belum memiliki performa pelayanan publik yang baik. Apalagi di kabupaten kota belum semua ada Mal Pelayanan Publik, ini yang harus didorong untuk ditingkatkan,” katanya.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Lampung Ajak Warga Tumbuhkan Rasa Gotong Royong

Ia memastikan pembentukan pusat layanan publik itu bermanfaat untuk membantu kabupaten kota di provinsi tersebut untuk memperbaiki dan melengkapi berbagai instrumen penilaian Ombusman untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.

“Rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan publik di seluruh daerah adalah berkenaan dengan pencapaian opini malaadministrasi, ini yang menjadi fokus,” ucap dia.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Penguatan ASN Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombusman Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan pihaknya terus mendorong semua kabupaten dan kota untuk kedepannya mendapat penghargaan tersebut

“Tapi memang karena tahun kemarin ada efisiensi anggaran jadinya hanya tujuh kabupaten kota, tapi kami berupaya tahun ini semua kabupaten kota bisa dinilai baik,” ujar Nur Rakhman Yusuf.

Menurut dia, penilaian tersebut terdiri dari banyak aspek seperti melihat nilai sebelumnya apakah masih dipertahankan, lalu ada upaya perbaikan layanan.

Kemudian menilai dari aspek petugas pelayanan, yang harus memahami tugas pokoknya dalam pelayanan publik, persepsi masyarakat dalam mengakses pelayanan apakah mendapat pelayanan yang baik, penilaian dari instansi lain, dan pengelolaan pengaduan.

Baca Juga :  Per 31 Mei 2023, Penerimaan Pajak Kanwil DJP Be-La Capai Rp3,86 T

“Tujuh kabupaten semuanya nilainya tinggi karena ini tidak semua mendapatkan penghargaan harapannya ini menjadi cermin perbaikan bagi yang lain,” katanya.

Diketahui ada tujuh kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI juga, tujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, serta Kota Metro. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah instansi vertikal di Provinsi Lampung.(pin)

Penulis : Pina

Berita Terkait

Dinilai Arogan dan Batasi Kerja Jurnalis, Sikap Tim Media Gubernur Lampung Dikecam
Lukman Pura Kembali Jabat Direktur RSUDAM, Sekprov Marindo: Percepat Pelayanan!
KPK Jadikan Program Pendidikan Antikorupsi Gubernur Lampung Percontohan
Wujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan, DLH Lampung Target 160 Sekolah Raih Adiwiyata 2026-2030
Fraksi PKB Soroti Penurunan PAD Lampung, Minta Tantangan Fiskal Tak Dibebankan ke Rakyat
Erupsi GAK, Mikdar Ilyas : Postur Anggaran Penanggulangan Bencana Lampung Perlu Dievaluasi
Gubernur Lapung Intruksikan KBM Daring Hingga 10 September Akibat Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau
Fraksi PKB DPRD Lampung Rotasi Posisi Sasa Chalim dan Najiuloh, untuk Optimalisasi AKD

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:36 WIB

Dinilai Arogan dan Batasi Kerja Jurnalis, Sikap Tim Media Gubernur Lampung Dikecam

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:06 WIB

Lukman Pura Kembali Jabat Direktur RSUDAM, Sekprov Marindo: Percepat Pelayanan!

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:34 WIB

KPK Jadikan Program Pendidikan Antikorupsi Gubernur Lampung Percontohan

Sabtu, 12 September 2026 - 10:44 WIB

Wujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan, DLH Lampung Target 160 Sekolah Raih Adiwiyata 2026-2030

Rabu, 9 September 2026 - 20:23 WIB

Fraksi PKB Soroti Penurunan PAD Lampung, Minta Tantangan Fiskal Tak Dibebankan ke Rakyat

Berita Terbaru

Pringsewu

Bupati Pringsewu Lantik 8 Pejabat Administator

Rabu, 14 Okt 2026 - 08:40 WIB