Komisi II DPRD Bandar Lampung Minta Pemkot Modernisasi Pengelolaan Parkir

Jumat, 27 Februari 2026 - 12:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Badri Yusuf.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Badri Yusuf.

Bandar Lampung (dinamik.id)-Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Badri Yusuf meminta pemerintah kota setempat segera memodernisasi sistem pengelolaan dan penarikan retribusi parkir yang masih menerapkan pola manual, Selasa (24/2/2026).

Desakan ini muncul setelah capaian retribusi parkir tahun 2025 hanya menembus Rp500 juta lebih, jauh panggang dari target Rp2 miliar yang ditetapkan pemerintah daerah.

Anggota Komisi II DPRD, Badri Yusuf, menilai sistem manual menjadi akar persoalan karena pencatatan tidak berlangsung secara real time, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan.

Menurutnya, sistem digital akan memungkinkan seluruh transaksi parkir tercatat otomatis dan langsung masuk ke kas daerah, sekaligus memudahkan pemantauan harian di setiap titik parkir.

“Siapa pun pihak pengelola parkir, baik pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, maupun pihak swasta, bukanlah persoalan utama. Yang terpenting adalah pembaruan sistem agar tidak lagi menggunakan metode lama yang rentan celah,” tegas Badri, Selasa (24/2).

Baca Juga :  Anggota DPRD Bandar Lampung M. Rolland Nurfa Sosialisasikan Nilai-Nilai Pancasila di Sumur Putri

DPRD mencatat, dari ratusan titik parkir yang berpotensi menghasilkan pendapatan, baru sekitar 24 titik yang dikelola Dishub dan tercatat masuk ke kas daerah. Kondisi ini dinilai perlu kajian menyeluruh untuk mengetahui penyebab minimnya data penerimaan yang tercatat resmi.

Evaluasi, lanjutnya, perlu melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna memastikan apakah persoalan terletak pada lemahnya pengawasan atau sistem pencatatan yang belum optimal.

Terkait dugaan adanya oknum yang memanfaatkan kelemahan sistem, DPRD menyatakan belum dapat menyimpulkan tanpa pembuktian. Namun, sistem yang membuka celah dinilai berisiko memicu praktik penyimpangan.

Baca Juga :  DPRD Metro Siap Perjuangkan Aspirasi Mahasiswa

“Intinya kita sesuai dengan tupoksi, diantaranya DPRD mendorong penerapan digitalisasi retribusi parkir seperti yang telah diterapkan di sejumlah daerah, di mana transaksi langsung terhubung dengan sistem perbankan dan kas daerah. Cara ini bisa meningkatkan PAD dan butuh komitmen dan inovasi pemerintah daerah,” tegasnya. (Amd)

Berita Terkait

‎Pelatihan Sabun Berstandar Aman, BRIN dan Kadafi Ciptakan Peluang Usaha Baru di Lampung
Komisi I Minta Pemkot Bandar Lampung Cairkan THR Pegawai Tepat Waktu
Ketua Fraksi Golkar: Ramadan Momentum Pererat Solidaritas dan Persaudaraan
DPRD Desak Pemkot Bandar Lampung Serius Sikapi Tingginya Kasus HIV
Komisi IV DPRD Bandar Lampung dan OPD Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD 2025
Komisi IV DPRD Bandar Lampung Desak Evaluasi Seluruh SPPG
DPRD Bandar Lampung Soroti Pengelolaan Dana BOK/BLUD Puskesmas
Komisi IV Minta Pemkot Benahi RTH dan Tertibkan Iklan Rokok

Berita Terkait

Selasa, 3 Maret 2026 - 19:15 WIB

‎Pelatihan Sabun Berstandar Aman, BRIN dan Kadafi Ciptakan Peluang Usaha Baru di Lampung

Sabtu, 28 Februari 2026 - 14:55 WIB

Komisi I Minta Pemkot Bandar Lampung Cairkan THR Pegawai Tepat Waktu

Jumat, 27 Februari 2026 - 17:10 WIB

Ketua Fraksi Golkar: Ramadan Momentum Pererat Solidaritas dan Persaudaraan

Jumat, 27 Februari 2026 - 15:22 WIB

DPRD Desak Pemkot Bandar Lampung Serius Sikapi Tingginya Kasus HIV

Jumat, 27 Februari 2026 - 15:13 WIB

Komisi IV DPRD Bandar Lampung dan OPD Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD 2025

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung Romi Husin.

DPRD Bandar Lampung

Komisi I Minta Pemkot Bandar Lampung Cairkan THR Pegawai Tepat Waktu

Sabtu, 28 Feb 2026 - 14:55 WIB