Presiden Jokowi Setujui Pembangunan Graha Pers Pancasila di Yogyakarta

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk membangun Graha Pers Pancasila di Yogyakarta.

Jokowi mengatakan, pembangunan itu akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pernyataan Presiden itu menanggapi permintaan Ketua Umum PWI Hendri CH Bangun saat Puncak Peringatan HPN 2024 di Ecovantion Hall Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

“Sebelum saya lupa, mengenai Gedung Graha Pers Pancasila yang ada di Yogyakarta, paling lambat pekan depan sudah bisa dicek di lapangan,” kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi mengatakan, belum mengetahui total anggaran yang bakal dihabiskan untuk pembangunan tersebut.

“Tapi sudah saya sanggupi dan akan segera dibangun. Semuanya dibantu oleh Kementerian PUPR,” jelasnya.

Baca Juga :  Dua Mata Anggaran Dicoret, Aderly Sarankan Pemkot Bandar Lampung Tambah Anggaran di Dinas Kesehatan

Sebelumnya, Ketua Umum PWI Hendri Ch Bangun berharap, pemerintah pusat dapat membantu pembangunan Graha Pers Pancasila.

“Karena kami sudah berkonsultasi dengan Pemda DIY, anggarannya tidak ada. Untuk mindahin kantornya saja lagi kerepotan,” tuturnya.

Menurut dia, pembangunan itu bertujuan untuk mengembalikan khitah PWI untuk kembali pada hasil Kongres 1946.

Baca Juga :  Hadapi Dampak El Nino, Camat Mesuji Timur dan Kapus Tanjung Mas Makmur Bagikan Masker ke Warga

“Dalam keputusan kongres itu, pertama wartawan wajib menjaga kedaulatan bangsa. Maka kami ingin kembali mengingatkan anggota PWI, bahwa dia adalah warga Indonesia,” jelasnya.

Sehingga, diharapkan produk-produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan dapat bermanfaat untuk kepentingan negara. (**)

Berita Terkait

Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan
Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten
Rugikan Negara 3,4 Miliar, DJP Serahkan Dua Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari
Kementerian ATR BPN Cabut HGU 85.244,925 Lahan SGC di Lampung
Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc
Komisi Reformasi Bahas Gagasan Polri di Bawah Kementerian
KPK Dalami Dugaan Korupsi Lain Libatkan Bupati Pati Sudewo
Adi Kurniawan Resmi Jabat Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 14:57 WIB

Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan

Jumat, 23 Januari 2026 - 19:48 WIB

Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten

Kamis, 22 Januari 2026 - 22:19 WIB

Rugikan Negara 3,4 Miliar, DJP Serahkan Dua Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Kamis, 22 Januari 2026 - 14:41 WIB

Kementerian ATR BPN Cabut HGU 85.244,925 Lahan SGC di Lampung

Rabu, 21 Januari 2026 - 23:17 WIB

Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc

Berita Terbaru