TULANGBAWANG BARAT, (Dinamik.id) — Cerminan buruk dari rendahnya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak ditunjukkan oleh sebagian besar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tulangbawang Barat.
Hingga akhir April 2025, tercatat sebanyak 663 unit kendaraan dinas (Randis), baik roda dua maupun roda empat, belum melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
Dari total sekitar 700 Randis yang tercatat dalam aset Pemerintah Kabupaten Tubaba,.termasuk kendaraan hibah dari Kabupaten Tulang Bawang hanya 37 unit Randis yang telah membayar pajak tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sub Bidang Mutasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tubaba, Hgr. Siregar, SE., MM, pada Rabu, (30 /4/2025).
“Jika kita globalisasi berdasarkan data yang ada, total Randis yang tercatat ada sekitar 700 unit, termasuk yang merupakan hibah dari Kabupaten Tuba. Namun, hingga April 2025, hanya 12 Randis roda empat dan 25 Randis roda dua yang sudah membayar pajak, mengganti plat, dan melakukan hernopol,” jelas Siregar.
Pada tahun 2024, berdasarkan surat permohonan pembayaran pajak yang diajukan oleh masing-masing OPD ke Bidang Aset BKAD, tercatat hanya 145 unit Randis yang telah membayar pajak. Rinciannya, 55 Randis roda empat dan 90 Randis roda dua.
“Sementara sisanya, yaitu 555 Randis pada tahun 2024 dan 663 Randis per April 2025, belum memenuhi kewajiban pajaknya,” lanjut Siregar.
Siregar juga menjelaskan bahwa kendaraan dinas hasil hibah dari Kabupaten Tulang Bawang tidak bisa membayar pajak di Samsat Tubaba, melainkan harus melalui Samsat Kabupaten Tuba. Hal ini menyebabkan beberapa proses pembayaran menjadi terhambat.
Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan tahun 2024, Siregar menyebutkan bahwa masih terjadi pembagian hasil dengan Pemerintah Provinsi. Namun, untuk tahun 2025, pendapatan dari pajak kendaraan dinas maupun kendaraan masyarakat umum telah masuk sepenuhnya ke kas daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ironisnya, menurut Siregar, anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan dinas sebenarnya sudah dialokasikan di masing-masing OPD setiap tahunnya. Mekanismenya pun jelas, di mana OPD bisa mengajukan surat permohonan pembayaran pajak ke Bidang Aset BKAD atau meminjam BPKB untuk keperluan penggantian plat dan hernopol.
“Kami sangat berharap agar para pengguna Barang Milik Daerah, khususnya para kepala OPD, bisa lebih sadar dan taat dalam membayar pajak kendaraan dinas. Ini adalah bagian dari kontribusi aktif untuk meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan Kabupaten Tubaba. Anggarannya sudah ada, tinggal komitmen pelaksanaannya,” pungkasnya. (Rsd)
