Bandar Lampung, (Dinamik.id) –
Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Lampung—Komunitas Aksi Rakyat (Akar), Koalisi Rakyat Madani (Keramat), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank)—menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI, Selasa (1/7/2025), guna membahas dugaan kejahatan korporasi oleh PT Sugar Group Companies (SGC).
RDPU yang berlangsung di ruang rapat utama Gubernur Lampung ini dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Dirjen ATR/BPN Asnaedi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekda Provinsi Marindo Kurniawan, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan Karyonagoro. Hadir pula anggota DPR RI dari Dapil Lampung, Zulkifli Anwar.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi sebelumnya yang dilakukan aliansi di Kantor Gubernur Lampung dan Kejaksaan Agung RI. Mereka menuntut kejelasan hukum atas dugaan pelanggaran oleh PT SGC yang dinilai merugikan negara dan masyarakat Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
𝘿𝙪𝙜𝙖𝙖𝙣 𝘾𝙖𝙥𝙡𝙤𝙠 𝙇𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙟𝙖𝙠 𝘽𝙚𝙧𝙢𝙖𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝
Juru bicara aliansi, Saprianyah, mengungkapkan indikasi kuat praktik pencaplokan lahan oleh PT SGC dan anak perusahaannya yang melebihi Hak Guna Usaha (HGU) resmi.
“HGU PT SIL hanya tercatat 11.000 hektare, tapi di lapangan dikuasai hingga 43.000 hektare. Ini bukti pelanggaran,” ungkapnya.
Saprianyah juga menyebut adanya dugaan pengemplangan pajak serta penggunaan air bawah tanah dan permukaan tanpa izin.
“Kami sudah serahkan data ke Kejagung, DPR RI, dan Pemprov. Kami minta pengukuran ulang seluruh lahan PT SGC,” tegasnya.
PAD Hanya Rp 4 Juta dan CSR Kambing Kacang
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengakui belum ada titik terang dari koordinasi lintas instansi. Ia juga menyebut kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PT SGC pada Mei 2025 hanya sebesar Rp 4 juta.
Sementara itu, Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan Karyonagoro, mengungkapkan minimnya transparansi SGC di wilayahnya.
> “Kami tidak punya data lengkap soal HGU maupun pajaknya. Bahkan saat diminta CSR Iduladha, mereka hanya beri kambing kacang,” ucapnya.
𝘿𝙋𝙍 𝙍𝙄 𝙎𝙞𝙖𝙥 𝙏𝙞𝙣𝙙𝙖𝙠 𝙇𝙖𝙣𝙟𝙪𝙩𝙞
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan bahwa pihaknya telah mencatat seluruh persoalan yang disampaikan.
“Komisi II akan menggelar RDPU lanjutan pada 15 Juli 2025 untuk membahas langkah konkret selanjutnya,” tegasnya.
RDPU ditutup dengan pernyataan dukungan dari Komisi II DPR RI dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera dilakukan pengukuran ulang terhadap seluruh lahan PT SGC guna memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. (Pin)
