KY Setorkan 13 Nama Calon Hakim Agung ke DPR, Ini Daftarnya

Senin, 8 September 2025 - 12:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi Yudisial periode 2023-2025 Amzulian Rifai .

Ketua Komisi Yudisial periode 2023-2025 Amzulian Rifai .

Jakarta (dinamik.id) – Komisi Yudisial (KY) selaku Panitia Seleksi telah merampungkan seluruh tahapan seleksi Hakim Agung. Sebanyak 13 nama calon Hakim Agung dan tiga Hakim Adhoc telah disetorkan kepada Komisi III DPR RI, Senin (8/9/2025) untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

“KY ini kan lama melakukan pengawasan, tahu seharusnya bibit-bibit unggul tahu, di mana saja,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat dengan KY di parlemen, Jakarta, Senin (8/9).

Adapun 16 nama yang akan diuji tersebut terdiri dari calon Hakim Agung Kamar Pidana, Hakim Agung Kamar Perdata, Hakim Agung Kamar Agama, Hakim Agung Kamar Militer, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Hakim Agung Tata Usaha Negara Khusus Pajak, dan Hakim Agung Adhoc HAM.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua KY Amzulian Rifai menjelaskan selaku panitia seleksi telah menggelar penjaringan dan seleksi bagi calon Hakim Agung sejak Ketua Mahkamah Agung mengirimkan surat pada 17 Februari 2025.

Baca Juga :  DKPP Ngetren Media di Lampung, MTA : Banyak Informasi Awal Pelanggaran dari Media

Proses seleksi terdiri dari beberapa tes, mulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian, wawancara terbuka, hingga tes kesehatan dan psikologis.

Amzulian Rifai menerangkan seleksi, tentunya melibatkan sejumlah lembaga negara dan lembaga lainnya, mulai dari KPK, PPATK, Komnas HAM, Kemenkeu, LSM, hingga Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.

“Sehingga tahap berikutnya pengajuan ke DPR RI yaitu Komisi III DPR terkait hasil seleksi tersebut,” jelas Amzulian.

Setelah itu, Komisi III DPR RI juga menjadwalkan rapat dengan para calon untuk persiapan sebelum uji kelayakan, yakni dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah yang akan dipaparkan. (RED)

Berikut Daftar 16 Nama Calon Hakim Agung dan Adhoc yang Akan Mengikuti Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI:

Baca Juga :  Perdana, Forkopimda Provinsi Lampung dan Mesuji Gelar Safari Ramadhan di Desa Mulya Agung

Kamar Pidana

1. Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin

2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

3. Julius Panjaitan, S.H., M.H. – Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu

4. Suradi S.H., S.Sos., M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Kamar Perdata

1. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamar Agama

1. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

2. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kamar Militer

1. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. – Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI

Baca Juga :  Timbang Peluang Lima Tokoh di Pilkada Lampung 2024, Siapa Paling Potensial?

Kamar Tata Usaha Negara

1. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. – Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

1. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. – Hakim Pengadilan Pajak

2. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. – Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

3. Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak, S.H., M.M., M.Hum., C.A. – Hakim Pengadilan Pajak

Adhoc HAM

1. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum. – Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

2. Bonifasius Nadya Arybowo, S.H., M.H.Kes – Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung

3. Dr. Moh Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H – Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Berita Terkait

Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan
Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten
Rugikan Negara 3,4 Miliar, DJP Serahkan Dua Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari
Kementerian ATR BPN Cabut HGU 85.244,925 Lahan SGC di Lampung
Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc
Komisi Reformasi Bahas Gagasan Polri di Bawah Kementerian
KPK Dalami Dugaan Korupsi Lain Libatkan Bupati Pati Sudewo
Adi Kurniawan Resmi Jabat Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 14:57 WIB

Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan

Jumat, 23 Januari 2026 - 19:48 WIB

Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten

Kamis, 22 Januari 2026 - 22:19 WIB

Rugikan Negara 3,4 Miliar, DJP Serahkan Dua Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Kamis, 22 Januari 2026 - 14:41 WIB

Kementerian ATR BPN Cabut HGU 85.244,925 Lahan SGC di Lampung

Rabu, 21 Januari 2026 - 23:17 WIB

Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc

Berita Terbaru

Ekonomi dan Kreatif

Akademisi Nilai Pencabutan HGU SGC Turunkan Kepercayaan Investor

Selasa, 27 Jan 2026 - 11:35 WIB