Peneliti BRIN Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah pada Pemilu Lokal 2031

Minggu, 4 Oktober 2026 - 19:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi/Created by Dinamik.ID/V2FUN

i

Ilustrasi/Created by Dinamik.ID/V2FUN

Bandar Lampung (dinamik.id)-Peneliti Utama Badan Riset Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro mengusulkan sekretaris daerah bisa menjadi penjabat kepala daerah menjelang pemilu lokal tahun 2031. Alasannya, penunjukan dari kementerian dan lembaga di pusat, sebagian menimbulkan silang sengkarut di daerah.

Argumentasi itu telah disampaikannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasalnya, terjadi tarik-menarik yang luar biasa antara pemerintah pusat dan daerah.

“Saya setuju bahwa sekretaris daerah merupakan dapur pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Siti Zuhro sebagaimana dikutip, Sabtu (3/10).

Baca Juga :  Ketua DPD PA GMNI Mingrum Gumay Hadiri Tausiayah Kebangsaan Bersama GMNI Lampung

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengubah desain keserentakan pemilu mulai 2029. Pemilu nasional yang mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD dipisahkan dari pemilu lokal yang mencakup pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta gubernur, bupati, dan wali kota.

Dia menjelaskan MK juga menetapkan jarak pelaksanaan pemilu lokal paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan DPD atau sejak pelantikan presiden dan wakil presiden.

“Satu poin penting lainnya adalah bagaimana memikirkan selang waktu atau jeda, sekitar dua sampai dua setengah tahun dari pemilu nasional menuju pemilu lokal,” ujar dia.

Baca Juga :  Jebol Kawat Berduri, Mingrum Gumay Ajak Dialog Massa Aksi Lampung Menggugat

Menurut Siti Zuhro, dalam masa tersebut diperlukan penjabat-penjabat di daerah. Penunjukan seperti dulu dari kementerian dan lembaga di pusat, sebagian menimbulkan silang sengkarut di daerah.

“Kepala-kepala daerah yang sudah memimpin merupakan hasil pemilihan. Tidak elok kalau selama dua atau tiga tahun kemudian, mereka digantikan oleh orang yang ditunjuk atau didrop begitu saja,” jelasnya.

Keberlanjutan Program

Hal senada juga disampaikan Gubernur Sulteng Anwar Hafid, yang berharap sekretaris daerah bisa menjadi penjabat kepala daerah.

Baca Juga :  Hadiri Gala Dinner, Ketua PWI Lampung Puji Konsentrasi Malang Terhadap Olahraga

“Kalau penjabat sementara adalah sekda, masih ada harapan karena mereka ikut dalam proses perencanaan program pemerintah daerah,” katanya.

Tetapi, hal itu berbeda dengan penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Menurut dia, kekosongan selama dua tahun, apakah penjabat itu mau melaksanakan program yang sudah ada sebelumnya atau tidak sama sekali.

“Ini harus diantisipasi, ini pasti akan menimbulkan gejolak luar biasa karena ada dua tahun penganggaran,” ungkapnya. (red)

Berita Terkait

PTPN I Perkuat Komunikasi Publik, Divhumas Polri Tekankan Pentingnya Pagar Sosial
Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga
Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas
Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan
Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar
Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat
Empat Kader Golkar Lampung Hadiri Rakornas Pelajari Strategi hingga Kecerdasan Buatan
Ketua F-PKB DPRD Lampung Minta Disnaker Periksa Kecelakaan Kerja Pabrik di Garuntang

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:47 WIB

PTPN I Perkuat Komunikasi Publik, Divhumas Polri Tekankan Pentingnya Pagar Sosial

Kamis, 12 November 2026 - 15:57 WIB

Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas

Rabu, 11 November 2026 - 19:17 WIB

Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan

Rabu, 11 November 2026 - 15:07 WIB

Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar

Selasa, 10 November 2026 - 12:19 WIB

Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat

Berita Terbaru