Bandar Lampung, (dinamik.id) — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Najiullah Syarif, meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pengerukan bukit di Bandar Lampung menyusul sejumlah langkah penghentian dan penyegelan yang dilakukan pemerintah terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Menurut Najiullah, penyegelan lokasi pengerukan bukit harus menjadi bagian dari penegakan aturan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Pemerintah tidak cukup hanya memasang papan penghentian kegiatan, tetapi juga harus memastikan aktivitas di lokasi benar-benar berhenti dan tidak kembali beroperasi sebelum memenuhi seluruh ketentuan.
“Langkah penyegelan yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun, jangan sampai berhenti pada pemasangan segel saja. Harus ada pengawasan lanjutan untuk memastikan kegiatan pengerukan benar-benar dihentikan dan tidak kembali dilakukan sebelum seluruh persoalan perizinan serta dampak lingkungannya diselesaikan,” kata Najiullah.
Ia menilai, kawasan perbukitan memiliki fungsi penting bagi keseimbangan lingkungan, terutama sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem perkotaan. Karena itu, perubahan bentang alam akibat pengerukan harus dikendalikan secara serius.
Terlebih, aktivitas pengerukan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat sekitar, mulai dari perubahan aliran air, banjir, hingga ancaman longsor.
“Jangan sampai pembangunan justru menghilangkan fungsi lingkungan yang selama ini melindungi masyarakat. Pemerintah harus memastikan setiap kegiatan usaha memperhatikan tata ruang, kelengkapan perizinan, kajian lingkungan, dan keselamatan warga yang tinggal di sekitar lokasi,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung yang membidangi sektor terkait, Najiullah juga mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung meningkatkan koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengerukan bukit.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya melihat dampak lingkungan yang ditimbulkan, tetapi juga harus memastikan aspek legalitas dan teknis kegiatan usaha, khususnya apabila aktivitas tersebut berkaitan dengan pertambangan dan pemanfaatan material alam.
“Dinas ESDM juga harus mengambil peran sesuai kewenangannya. Perlu dipastikan apakah aktivitas tersebut memiliki legalitas yang sesuai, memenuhi ketentuan teknis, serta menjalankan kewajiban reklamasi dan pemulihan lahan apabila memang masuk dalam kegiatan pertambangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas instansi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun celah pengawasan. DLH dan ESDM harus memastikan setiap persoalan ditangani berdasarkan kewenangan masing-masing, sehingga penindakan tidak hanya bersifat sementara.
Najiullah juga meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi-lokasi pengerukan bukit yang telah dihentikan. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah kegiatan yang dihentikan telah memenuhi kewajiban perbaikan lingkungan atau justru masih menyisakan potensi kerusakan.
Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya berorientasi pada penghentian aktivitas. Pemerintah juga perlu memastikan adanya langkah pemulihan lingkungan apabila ditemukan kerusakan, termasuk penataan kembali lahan dan pengendalian aliran air.
“Kalau memang ditemukan kerusakan, harus ada kewajiban pemulihan. Jangan sampai setelah disegel, lokasi ditinggalkan begitu saja tanpa ada kejelasan bagaimana kondisi lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah aktivitas pengerukan bukit di wilayah Bandar Lampung menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.
Di kawasan Gunung Kucing, Kecamatan Langkapura, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memasang penghentian sementara aktivitas proyek pembangunan perumahan Angkasa Land pada 2 November 2026.
Persoalan serupa juga terjadi di kawasan CitraLand, Bandar Lampung. Pada 3 November 2026, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung menyatakan telah menghentikan aktivitas pengerukan karena persetujuan lingkungan untuk kegiatan tersebut belum dikantongi.
Sementara itu, di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Pemprov Lampung melalui DLH bersama sejumlah instansi terkait pernah menyegel tiga lokasi tambang batu pada 13 Juni 2025. Penindakan tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan aktivitas penambangan tanpa izin.
Sebelumnya, pada April 2025, Pemprov Lampung juga menyegel aktivitas tambang batu andesit di Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Penutupan dilakukan setelah pemeriksaan menemukan persoalan dokumen lingkungan dan izin pertambangan yang telah berakhir. DLH saat itu menyatakan akan menindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi lingkungan setelah proses penegakan hukum selesai.
Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan yang konsisten dan terintegrasi terhadap pemanfaatan kawasan perbukitan.
Najiullah berharap pemerintah dapat memastikan seluruh kegiatan pembangunan dan usaha di kawasan tersebut berjalan sesuai aturan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat. (Amd)
Penulis : Ahmad Mufid
Editor : Pina haidar
