Jakarta, (dinamik.id) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., menyoroti aksi sejumlah guru SD Negeri 1 Bener, Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang patungan membeli angkutan umum (angkot) untuk mengantar siswa. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa negara harus hadir menjamin pemerataan akses dan keselamatan peserta didik.
Kadafi mengapresiasi kepedulian para guru yang rela mengeluarkan dana pribadi demi memastikan siswa dapat pulang sekolah dengan aman. Namun, ia menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pendukung pendidikan tidak boleh dibebankan kepada guru.
“Kita mengapresiasi pengorbanan para guru. Namun, guru memiliki tugas utama mendidik dan mengajar. Jangan sampai mereka harus menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah,” ujar Kadafi.
Ia menilai, persoalan tersebut semakin relevan di tengah kenaikan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp89,10 triliun, dari sebelumnya Rp61,10 triliun.
Menurutnya, peningkatan anggaran harus memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi kesejahteraan guru dan pembangunan sekolah, tetapi juga pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan transportasi.
“Jangan sampai anggaran pendidikan meningkat, tetapi persoalan mendasar seperti transportasi siswa masih harus diselesaikan melalui patungan para guru. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan transportasi sekolah dan memastikan keselamatan peserta didik,” tegasnya.
Kadafi juga mengaitkan persoalan ini dengan dorongannya agar pemerintah segera menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional sebagai bagian dari implementasi APBN 2027.
Menurutnya, peta jalan tersebut harus mencakup pemerataan distribusi guru, kepastian status kepegawaian, peningkatan kompetensi, kesejahteraan, serta penguatan ekosistem pendidikan yang mendukung profesionalisme guru.
“Guru harus fokus mengajar, bukan dibebani persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembenahan tata kelola guru harus berjalan beriringan dengan pemerataan fasilitas dan akses pendidikan,” ungkapnya.
Ia mendorong koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan sarana transportasi sekolah yang layak dan aman, terutama bagi peserta didik yang menghadapi keterbatasan akses.
“Semangat gotong royong guru patut dihormati, tetapi negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya. Pendidikan yang merata harus memastikan setiap anak mendapatkan akses sekolah yang aman, layak, dan berkualitas,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ahmad Mufid
Editor : Pina haidar









