DPR Sahkan 26 RUU Kabupaten Kota, Lampung Masuk Daftar

Rabu, 10 Juli 2024 - 11:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Dalam rapat paripurna hari ini, DPR RI resmi menyetujui 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan RUU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, yang sebelumnya meminta laporan dari Komisi II DPR terkait hasil pembahasan RUU di tingkat komisi. Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan mereka untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang.

Ketua Panja 26 RUU Kabupaten/Kota, Syamsurizal, menjelaskan bahwa RUU tersebut memuat pengaturan umum tentang definisi provinsi, kabupaten, dan kecamatan, tanggal pembentukan kabupaten, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, dan karakteristik kabupaten/kota.

Penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia dirasa perlu dilakukan. Hal itu karena saat ini banyak daerah yang masih berpedoman pada UUDS Tahun 1950 yang mana undang-undang tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah.

Setiap kabupaten/kota juga diharapkan perlu memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 1 UUD 1945. Untuk itu, 26 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau dan Sumatera Barat disahkan oleh DPR RI melalui Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga :  Relawan Aprozi Alam Berikan Bantuan Untuk Korban Musibah Kebakaran

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mewakili Pemerintah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dan DPD RI atas ditetapkannya 26 RUU Kabupaten/Kota sebagai Undang-Undang.

Selain menunjukkan kinerja DPR RI yang sangat produktif, efektif dan efisien, Pemerintah juga menyambut baik karena 26 RUU tersebut akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunannya seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (Naz)

Berita Terkait

Pj Gubernur Ajak KNPI Lampung Kolaborasi Program Sentuh Masyarakat
Pj Bupati Febrizal Levi, Hadiri Pencanangan PIN Polio di Puskesmas Brabasan
Puskesmas Wirabangun Gelar Pencanangan PIN Polio di Balai Desa Mulya Agung
Dahsyat, PKB Tegaskan Usung Mirza di Pilgub Lampung 2024
Pendaftaran Calon Komisioner KPU Lampung Dibuka 12 Hari
Kian Dinamis, Umar Ahmad Ditugaskan DPP PDIP Menjadi Cawagub Lampung
Operasi Patuh Krakatau 2024, Satlantas Polres Mesuji Lakukan Binluh ke Pelajar Tertib Lalulintas
Operasi Patuh Krakatau 2204, Satlantas Polres Mesuji Lakukan Binluh ke Pelajar
Berita ini 1,069 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 23:42 WIB

Pj Gubernur Ajak KNPI Lampung Kolaborasi Program Sentuh Masyarakat

Selasa, 23 Juli 2024 - 16:34 WIB

Pj Bupati Febrizal Levi, Hadiri Pencanangan PIN Polio di Puskesmas Brabasan

Selasa, 23 Juli 2024 - 12:16 WIB

Puskesmas Wirabangun Gelar Pencanangan PIN Polio di Balai Desa Mulya Agung

Senin, 22 Juli 2024 - 19:33 WIB

Dahsyat, PKB Tegaskan Usung Mirza di Pilgub Lampung 2024

Senin, 22 Juli 2024 - 12:47 WIB

Pendaftaran Calon Komisioner KPU Lampung Dibuka 12 Hari

Berita Terbaru

Pemilu 2024

Dukungan Warga ppi lempasing untuk Iqbal Ardiansyah

Kamis, 25 Jul 2024 - 15:03 WIB

Pemerintahan

Gubernur Lampung Ajak PWI Berperan Aktif dalam Pilkada 2024

Kamis, 25 Jul 2024 - 13:12 WIB