Gubernur Arinal Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Rabu, 8 Februari 2023 - 13:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG (dinamik.id) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara daring, di Mahan Agung, Rabu (08/02/2023).

Mengawali Rakor tersebut, Mendagri menyatakan bahwa berdasarkan data rilis BPS Per 1 Februari 2023, pada Januari 2023, angka inflasi turun dari 5.51% di bulan Desember 2022, turun ke angka 5.28% di bulan Januari 2023.

“Ini artinya angka inflasi kita terus mengalami penurunan dan inflasi kita sangat terkendali, mulai dari oktober 2022, angka inflasi terus mengalami penurunan, lalu sedikit naik pada Desember 2022 karena akhir tahun, lalu kembali turun pada Januari 2023, ini artinya inflasi kita masih sangat terkendali, dan tentu saja ini berkat kerja keras kita semua baik pemerintah pusat dan daerah,” ucap Mendagri.

Lebih jauh mengenai kondisi trend inflasi pada Januari 2023, dipaparkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuono, yang menyampaikan mengenai Perkembangan Inflasi Komoditas, Komponen Administered dan Volatile.

Pada kesempatan tersebut Kepala BPS menyampaikan beberapa catatan dari BPS mengenai bagaimana menghadapi Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh tidak lama lagi, sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan inflasi tetap terkendali.

Kepala BPS juga menyampaikan meski angka inflasi turun, namun semua kota di Indonesia mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi ada di Kotabaru yakni sebesar 7.78%. Adapun andil atau penyebab inflasi tertinggi tersebut diantaranya berasal dari angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, bensin, beras, rokok kretek filter dan bawang merah.

Baca Juga :  Pemkab Tubaba Raih Batas Desa Award Kemendagri

Berdasarkan hal tersebut maka pada rakor yang diikuti Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia tersebut juga dilakukan pemaparan dan pembahasan oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dari Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto yang menjelaskan isu-isu terkait bahan pangan yang perlu di kontrol kenaikannya.

Kemudian paparan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kasan, yang menjelaskan tentang komoditas-komoditas yang perlu diwaspadai kenaikannya, terutama beras dan minyak goreng, sesuai dengan arahan presiden pada rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Selain itu juga dilakukan pemaparan oleh Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni, mewakili Menteri Perhubungan yang membahas tentang tingginya harga angkutan udara, dilanjutkan dengan pemaparan terkait harga listrik oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir. Jisman P. Hutajulu, M.M.

Baca Juga :  Gubernur Arinal Buka Porprov Lampung IX, Sedikitnya 4.932 Atlet Siap Berlaga

Selain itu juga dilakukan pembahasan terkait masalah beras oleh Direktur Supply Chain & Pelayanan Publik Perum Bulog M. Suyanto, kemudian terkait bahan bakar rumah tangga oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Maompang Harahap, serta terkait komoditas-komoditas yang perlu diintervensi dan di waspadai adalah pengendalian inflasi, disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan Ketut Karyasa.

Paparan kemudian ditutup oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Wakabais) Marsekal Muda (Marsda) Jemi Tri Sonjaya yang mewakili Panglima TNI yang memaparkan terkait peran TNI dalam pengendalian inflasi, dan Program Ketahanan pangan. (naz).

Berita Terkait

PCNU Tubaba Gelar Khotmil Qur’an Serentak Di 500 Titik, Libatkan NU Peringati HUT RI Ke-80
Gubernur Lampung Didampingi Sekprov Panen Raya di Trimurjo Lamteng
Lampung Daerah Perokok Terbanyak se – Indonesia, Pajak Rokok Baru Terkumpul 36%
14 SKPD di Pringsewu Terlambat Setor Pajak Restoran, Diduga Rp32 Juta Lebih Mengendap hingga 2025
Gubernur Mirza Jawab Pemandangan Umum DPRD terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Dua Pekerjaan Ruas Jalan Panaragan, Tubaba Menuju Waykanan Diduga Dikerjakan Asal-Asalan dan Terindikasi Mark Up
Pemkab Tubaba dan Ombudsman Lampung Perkuat Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sebut Cakupan UHC Lampung Baru Capai 24,5% DPRD Minta Tindakan Cepat

Berita Terkait

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 09:10 WIB

PCNU Tubaba Gelar Khotmil Qur’an Serentak Di 500 Titik, Libatkan NU Peringati HUT RI Ke-80

Jumat, 15 Agustus 2025 - 15:12 WIB

Gubernur Lampung Didampingi Sekprov Panen Raya di Trimurjo Lamteng

Jumat, 15 Agustus 2025 - 13:01 WIB

Lampung Daerah Perokok Terbanyak se – Indonesia, Pajak Rokok Baru Terkumpul 36%

Kamis, 14 Agustus 2025 - 08:54 WIB

Gubernur Mirza Jawab Pemandangan Umum DPRD terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Rabu, 13 Agustus 2025 - 15:41 WIB

Dua Pekerjaan Ruas Jalan Panaragan, Tubaba Menuju Waykanan Diduga Dikerjakan Asal-Asalan dan Terindikasi Mark Up

Berita Terbaru