LDS Nilai Putusan Hakim PN soal Penundaan Pemilu Tak Wajar

Kamis, 2 Maret 2023 - 21:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinamik.id (dinamik.id) – Peneliti Lampung Democracy Studies (LDS) Fathul Mu’in menilai, putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat tidak masuk akal dan melampaui kewenangannya sehingga putusannya tidak perlu dilaksanakan.

“Putusan hakim sangat aneh dan di luar kewajaran,” kata Fathul Mu’in, Kamis, 2 Maret 2023.

Baca Juga :  KPU Bandar Lampung Terima Pendaftaran Eva Dwiana dan Deddy Amarullah

Menurutnya, hakim pengadilan negeri tidak punya kompetensi untuk menunda pemilu. Putusannya tidak punya dasar sehingga tidak bisa dilaksanakan. Penundaan pemilu hanya bisa dilakukan apabila situasi kondisi tak memungkinkan. “Misalnya karena bencana alam,” ujarnya.

Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung tersebut juga menjelaskan, dalam skema penegakan hukum pemilu di Indonesia, penyelesaian sengketa masalah verifikasi partai politik tidak melalui pengadilan negeri.

Baca Juga :  LDS Gelar Diskusi Putusan MK tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Tantangannya

Melainkan melalui Badan Pengawas Pemilu atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur bahwa penyelesaian masalah pendaftaran dan verifikasi partai politik bisa dilakukan di dua lembaga tersebut.”

Baca Juga :  Siap Lawan Petahana, Ini Rekam Jejak Noverisman Subing

Sehingga, putusan PN Jakpus tidak masuk akal, bahkan menyalahi kompetensi absolut dalam sistem keadilan pemilu.

“Menurut saya hakim menyalahi kompetensi absolut. Sehingga putusannya tidak bisa dieksekusi,” tegas dia. (Naz)

Berita Terkait

Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga
Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas
Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan
Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar
Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat
Empat Kader Golkar Lampung Hadiri Rakornas Pelajari Strategi hingga Kecerdasan Buatan
Ketua Komisi II DPRD Lampung Apresiasi Subsidi Jagung SPHP ke Peternak
Sasa Chalim Soroti BPJS Nonaktif, Minta Warga Tetap Bisa Berobat

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:18 WIB

Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga

Kamis, 12 November 2026 - 15:57 WIB

Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas

Rabu, 11 November 2026 - 19:17 WIB

Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan

Rabu, 11 November 2026 - 15:07 WIB

Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar

Selasa, 10 November 2026 - 12:19 WIB

Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat

Berita Terbaru