Bandar Lampung, (dinamik.id) — Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Selatan, Lesty Putri Utami, menilai Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) belum berkembang optimal meski telah memiliki sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memadai. Menurutnya, minimnya peralatan kesehatan hingga belum maksimalnya dukungan pemerintah membuat rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung itu tertinggal dibanding rumah sakit lain.
Lesty mengungkapkan, persoalan RSBNH bukanlah masalah baru. Sejak beberapa periode pemerintahan, rumah sakit tersebut terus menghadapi berbagai kendala, mulai dari pergantian kepemimpinan yang lambat hingga perubahan arah pengembangan yang tidak pernah tuntas.
“Perjalanan RS Bandar Negara Husada ini sudah sangat panjang. Bahkan sempat ada rencana dari pemerintah pusat untuk menjadikannya rumah sakit khusus narkotika. Waktu itu sudah ada pembahasan bersama kementerian, tetapi akhirnya berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan,” kata Lesty, Rabu (29/7).
Menurutnya, setelah rencana tersebut batal, RSBNH akhirnya tetap dikembangkan sebagai rumah sakit umum. Namun, hingga kini pengembangannya belum mampu memenuhi harapan masyarakat.
Salah satu persoalan yang paling mendesak, kata Lesty, adalah belum tersedianya peralatan medis yang memadai, padahal tenaga dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut sudah cukup lengkap.
“Dokter-dokternya sudah ada, SDM-nya sudah mumpuni. Sayang sekali kalau tidak didukung dengan alat kesehatan yang memadai. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat juga belum bisa maksimal,” ujarnya.
Selain keterbatasan fasilitas, Lesty menilai lokasi rumah sakit yang relatif jauh dari pusat aktivitas masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Meski akses jalan menuju kawasan tersebut kini semakin baik berkat pembangunan infrastruktur pemerintah provinsi, masyarakat tetap cenderung memilih rumah sakit lain yang dinilai lebih lengkap dan telah lebih dahulu berkembang.
Ia mencontohkan keberadaan rumah sakit swasta di wilayah Jati Agung, Lampung Selatan, yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki fasilitas serta pelayanan yang lebih dikenal masyarakat.
“Kalau bicara persaingan, tentu masyarakat akan memilih rumah sakit yang menurut mereka pelayanannya lebih lengkap. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar RSBNH mampu bersaing,” katanya.
Lesty mengaku memahami usulan Komisi V DPRD Lampung yang mendorong pemenuhan sarana dan prasarana RSBNH. Namun, di tengah keterbatasan fiskal akibat efisiensi transfer dana dari pemerintah pusat, menurutnya dibutuhkan strategi lain agar kebutuhan alat kesehatan tetap dapat dipenuhi.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan dan manajemen RSBNH lebih proaktif membangun komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh bantuan alat kesehatan maupun dukungan program dari pemerintah pusat.
“Kondisi fiskal daerah memang sedang terbatas. Karena itu pemerintah daerah harus jemput bola. Jangan hanya mengandalkan APBD, tetapi aktif mengajukan bantuan ke kementerian agar kebutuhan alat kesehatan bisa segera dipenuhi,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai anggapan publik bahwa RS Bandar Negara Husada terkesan dianaktirikan dibanding rumah sakit milik pemerintah provinsi lainnya, Lesty mengaku penilaian tersebut cukup beralasan.
“Kalau dibilang seperti dianaktirikan, menurut saya itu wajar. Rumah sakit ini berada di bawah Pemprov, tetapi perhatian dan pengembangannya belum sebanding dengan rumah sakit provinsi lainnya. Padahal SDM-nya sudah siap, tinggal bagaimana pemerintah memenuhi fasilitas pendukungnya,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Menurut Lesty, keberadaan RSBNH akan lebih optimal apabila pemerintah berani berinvestasi pada penyediaan alat kesehatan dan pelayanan. Dengan fasilitas yang lengkap, kepercayaan masyarakat akan tumbuh sehingga rumah sakit tersebut dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang benar-benar dimanfaatkan warga.
“Kalau fasilitasnya lengkap, masyarakat pasti datang. Memang di awal pemerintah harus berinvestasi, tetapi dalam jangka panjang manfaatnya akan jauh lebih besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat Lampung,” pungkasnya. (*)
