Per 31 Mei 2023, Penerimaan Pajak Kanwil DJP Be-La Capai Rp3,86 T

Senin, 5 Juni 2023 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (dinamik.id) – Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung (Be-La) mencatat penerimaan pajak di Provinsi Lampung dan Bengkulu per 31 Mei 2023 mencapai 3,86 triliun atau sebesar 37.49% dari target 10.29 triliun yang diamanahkan pada tahun ini.

Sedangkan capaian kepatuhan SPT yang ada di Kanwil DJP Be-La sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 adalah sejumlah 428.311 SPT atau sebesar 79.34 % dari target 539.833 SPT yang diamanahkan.

Hak itu disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Be-La, Tri Bowo dalam giat media gathering Kanwil DJP Be-La dengan insan pers Provinsi Lampung di Aula Rafflesiger Lt. 5 Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Senin 5 Juni 2023.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadir dalam media gathering, Ketua PWI Provinsi Lampung Wirahadikusumah, Kabid P2Humas Kanwil DJP Be-La Sugiri Tejanagara, Sekjen PWI Provinsi Lampung Andi S. Pandjaitan, Wasekjen Ariyadi Ahmad, Ketua PWI Lampung Peduli Zaini Tubara, serta Wakil Ketua PWI Provinsi Lampung Amirudin Sormin dan Segan Petrus Simanjuntak.

Baca Juga :  Eva Dwiana Pimpin Apel Pengamanan Pemilu dan Pembersihan APK di Bandar Lampung

Tri Bowo menjelaskan, jumlah penerimaan pajak tersebut diperoleh dari dua wilayah kerja Kanwil DJP Be-La, yakni Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Dengan luas wilayah tersebut, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memiliki total 1.845.614 wajib pajak terdaftar yang tersebar di dalam 8 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, 1 KPP Madya dan 11 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP).

“Rinciannya adalah 1 KPP Madya, 5 KPP Pratama dan 7 KP2KP berada di Provinsi Lampung. Sedangkan 3 KPP Pratama dan 4 KP2KP berada di Provinsi Bengkulu,” jelasnya.

Lanjutnya, seluruh unit kerja dibawah Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung didominasi oleh generasi millennial, memiliki total 1.028 pegawai, tersebar di provinsi Lampung dan Bengkulu.

“Untuk unit kerja Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, total sebanyak 134 pegawai,” ujarnya.

Disampaikannya juga, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung masuk ke dalam nominasi 5 besar Kanwil Terbaik di Tahun 2022.

“Saat ini, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sedang dalam proses penilaian Kanwil Terbaik Tahun 2022,” kata dia.

Baca Juga :  LBH Dharma Loka Nusantara Soroti Tindakan Represif Kampus Terhadap Mahasiswa

Untuk menjadi Kanwil Terbaik, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memiliki modal segudang inovasi dan prestasi untuk bersaing di tingkat nasional. Setidaknya ada 5 Inovasi Unggulan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.

Pertama, PIPEKOM (Penguatan Integritas dan Peningkatan Kompetensi Pegawai).

Program resmi yang diusulkan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebagai media internalisasi, membangun sinergi, meningkatkan kompetensi, dan sarana penyebaran informasi. Materi
yang disampaikan terkait penerapan kode etik dan kode perilaku, antikorupsi, sharing knowledge antar bidang/bagian dan sebagainya yang mendukung penguatan integritas dan peningkatan kompetensi pegawai Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. PIPEKOM yang dilakukan secara daring dan rutin dilaksanakan tiap bulan.

Kedua, AKAR (Aktivitas Account Representative).

Aplikasi untuk memonitor kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh Account Representative di Lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yang dapat diakses oleh pihak yang diberi kewenangan melalui jaringan intranet.

Baca Juga :  Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Serahkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Desa Suka Harum

Ketiga, Propera (Progres penyelesaian keberatan dan/atau non keberatan).

Aplikasi yang dikembangkan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebagai sarana monitoring dan pelayanan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan dan/atau non keberatan.

“Manfaat bagi internal adalah kemudahan dalam memonitoring jatuh tempo permohonan keberatan dan non keberatan, pembuatan laporan dan pencarian dokumen Surat Keputusan yang sudah didigitalisasi.

Manfaat bagi eksternal adalah Wajib Pajak menerima notifikasi berupa Whatsapp yang dikirimkan sesuai dengan progress perkembangan terkini permohonan yang mereka diajukan,” jelasnya.

Keempat, Tri Bela (Tax Revenue Information Bengkulu dan Lampung).

Aplikasi untuk memonitor penerimaan pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan KPP yang menjadi unit vertikalnya. Terakhir, CCTV Terintgrasi pemantauan kegiatan pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu KPP/KP2KP secara realtime dengan penempatan CCTV).

“Kedepannya kami memohon doa dan dukungan dari semua pihak, agar Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung terpilih menjadi Kanwil Terbaik
Tahun 2023,” pungkasnya. (Aldi).

 

Berita Terkait

Pajak SGC Disorot: 303 Kendaraan Menunggak, Alat Berat Belum Tercatat
DPR Masih Mengkaji Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu
Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029
Ramai soal Wapres Berkantor di Papua, Ini Klarifikasi Yusril
Cegah Pengaruh Negatif, dr. Sasa Chalim Dukung Raperda Larangan LGBT di Lampung
Wagub Lampung Sampaikan Tanggapan atas Pandangan DPRD terhadap LPJ APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis
Laporkan Pegawai Terlibat Fraud ke Kejati Lampung, Komitmen Kuat BRI Terapkan Zero Tolerance Terhadap Fraud
SGC Diduga Caplok Lahan, DPR RI Gelar RDPU di Lampung

Berita Terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 14:55 WIB

Pajak SGC Disorot: 303 Kendaraan Menunggak, Alat Berat Belum Tercatat

Rabu, 9 Juli 2025 - 14:03 WIB

DPR Masih Mengkaji Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:16 WIB

Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029

Jumat, 4 Juli 2025 - 13:38 WIB

Cegah Pengaruh Negatif, dr. Sasa Chalim Dukung Raperda Larangan LGBT di Lampung

Rabu, 2 Juli 2025 - 22:44 WIB

Wagub Lampung Sampaikan Tanggapan atas Pandangan DPRD terhadap LPJ APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis

Berita Terbaru

Edukasi

PW Muhamadiyah Lampung Sebut LGBT Musuh Kemanusiaan

Rabu, 9 Jul 2025 - 15:34 WIB

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. int

Berita

DPR Masih Mengkaji Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

Rabu, 9 Jul 2025 - 14:03 WIB

Tulangbawang Barat

Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029

Rabu, 9 Jul 2025 - 13:16 WIB