Optimalisasi Kinerja Aparatur Desa, Kejari Mesuji Gelar Penyuluhan Hukum

Rabu, 6 Desember 2023 - 16:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan More
Mesuji (dinamik.id) — Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Kejaksaan Negeri Mesuji memberikan pendampingan, pengawalan serta optimalisasi pencegahan penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kegiatan yang di ikuti oleh Kepala Desa (Kades) dan Aparatur Desa se-Kabupaten Mesuji ini juga bertujuan meminimalisir permasalahan yang dihadapi setiap perangkat desa saat melakukan tata kelola keuangan desa yang digelar di Aula Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Rabu (6/12/2023)

Dalam kegiatan ini Kejari Mesuji Azy Tywardhana, SH.MH dengan didampingi oleh seluruh timnya baik dari Kasi Intelijen Ardi Herliansyah, SH, Pidana Khusus Leonardo Adiguna, SH.MH, Pidana Umum Rina Mayasari, SH.MH dan Datun yakni Sudiyo, SH termasuk PWI Mesuji.

Baca Juga :  Bawaslu Mesuji Gelar Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif Demokrasi Menuju Pemilu 2024

Kejari Mesuji Azy Tywardhana, SH.MH
mengatakan, sosialisasi ini merupakan perintah Jaksa Agung RI yang menginginkan agar jaksa hadir di tengah-tengah masyarakat serta mengedukasi aparatur desa dalam mengeksekusi program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaannya.

“Program jaksa jaga desa ini menjadi upaya dalam melakukan asistensi, bimbingan dan penyuluhan hukum pada kades dan aparaturnya. Selain itu kegiatan ini juga dapat menjadi solusi preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa,” ujar Kejari Mesuji.

Baca Juga :  Pemkot Bandarlampung terus berkoordinasi terkait legalitas SMA Siger

Kejari Mesuji juga menambahkan, di tahun 2023 ini pihaknya telah menerima laporan sebanyak tiga aduan terkait atas dugaan kesalahan penyalahgunaan anggaran dana desa.

“Ada tiga aduan yang kami terima saat ini, setelah di pelajari oleh tim di bidang masing-masing, dugaan kesalahannya tidak cukup kuat sehingga kami kembalikan ke fihak inspektorat,” tambahnya.

Baca Juga :  FGD Direktorat Binmas Polda Lampung: Kolaborasi Lintas Stakeholder Cegah Tawuran dan Kriminalitas Pelajar

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Mesuji Soni Imawan mengatakan, sosialisasi hukum seperti ini tentunya menambah wawasan dan pengetahuan para kepala desa dan aparatur desa se-kabupaten Mesuji dalam mengelola serta menggunakan dana desa.

“Tidak ada lagi perasaan suka-suka menggunakan dana desa. Sosialisasi ini, juga mengedukasi kepala desa dan aparaturnya, tidak berurusan dengan aparat penegak hukum akibat pelanggaran dan temuan penyalahgunaan tata kelola keuangan desa,” ucap Soni Imawan. (More)

Berita Terkait

HUT ke-62 Partai Golkar, DPD II Lampung Barat Gelar Pasar Murah dan Bagikan Sembako Gratis
Kasus DBD di Pringsewu Turun 75 Persen, Usia Produktif Mendominasi
KNPI Lampung Temui Kapolda, Dukung Polri Tindak Tegas Oknum Penyadap Presiden
Kejari Pringsewu Geledah Kantor Kemenag, Amankan Dokumen Dugaan Pemerasan Dana BOS dan Sertifikasi Guru
168 Guru PPPK Paruh Waktu Pringsewu Menanti Kepastian, BKPSDM Masih Tunggu Surat Pusat
Bupati Cup 2026 Tuai Kritik, Lapangan Kuncup Dipertanyakan hingga Tarif Parkir Rp5 Ribu
Belasan Tahun Dikeluhkan, Kini Jalan Margodadi–Candi Retno Diperbaiki
JAGA BUMI PESAWARAN! Tambang Batu Ilegal di Way Ratai Disegel, DLH Lampung: Jangan Rusak Alam Demi Keuntungan Sesaat!

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:20 WIB

HUT ke-62 Partai Golkar, DPD II Lampung Barat Gelar Pasar Murah dan Bagikan Sembako Gratis

Rabu, 11 November 2026 - 14:57 WIB

Kasus DBD di Pringsewu Turun 75 Persen, Usia Produktif Mendominasi

Selasa, 10 November 2026 - 18:00 WIB

KNPI Lampung Temui Kapolda, Dukung Polri Tindak Tegas Oknum Penyadap Presiden

Selasa, 10 November 2026 - 14:44 WIB

Kejari Pringsewu Geledah Kantor Kemenag, Amankan Dokumen Dugaan Pemerasan Dana BOS dan Sertifikasi Guru

Selasa, 10 November 2026 - 14:29 WIB

168 Guru PPPK Paruh Waktu Pringsewu Menanti Kepastian, BKPSDM Masih Tunggu Surat Pusat

Berita Terbaru

Edukasi

Alumni UIN RIL Ajak Jaga Citra Kampus Bukan Menyudutkan

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:48 WIB