FKPPIB Nilai Rekrutmen BUMN 2024 Tak Transparan

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (dinamik.id)– Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Indonesia (FKPPIB) mempertanyakan transparansi Rekrutmen BUMN 2024 yang dinilai tidak jelas dan tidak akuntabel.

Hal itu terlihat dari banyaknya protes dari peserta rekrutmen yang diselenggarakan Kementerian BUMN bekerja sama dengan Forum Humas Capital Indonesia (FHCI).

Protes dan komentar negatif terhadap proses Rekrutmen BUMN 2024 tersebut, dapat dilihat di kanal Instagram FHCI.BUMN dan Kementerian BUMN saat mengumumkan hasil tes online tahap kedua. Tercatat, lebih dari dua ribu komentar negatif membajiri kanal instagram tersebut.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beberapa komentar itu, antara lain disampaikan akun @yessicahrp: Sistem rekutmen terburuk yang ada. Seleksi seleksi sudah lewakan? Tp kok CV masih discreening di tahap ke3. Kalau enggak sesuai kena “tidak sesuai kriteria” lah. Emangnya pas seleksi administrasi tkd dan bhs inggris baik lg ke tahap awal gt? Aneh2 alasan panitia nya.

Baca Juga :  Tahun 2021 Jadi Titik Balik PTPN VII

Akun lain, @ian_farizal_idenugraha menulis komentar: Harusnya dijelain alasan sebetulnya mengapa dinyatakan TIDKA LOLOS agar kami peserta yang gugur bisa mengevaluasi untuk kepedepannya. Mohon ditanggapi PANITIA FHCI YANG AGUNG.

Komentar negatif lainnya berasal dari @akbar_imam.w: Saya akan Report akun anda @fhci.bumn dengan alasan “Penipuan”. Lalu, @shaugi.huraibi: Nilai akhir 83,5 tapi dianggap gagal. Pas minta tolong teman yang lulus screenshot list rangking ternyata dari 20 besar nilai saya berada diperingkat ke 13 dari 20 besar yang lolos ke tahap berikutnya. Ketika ditanya ke pihak FHCI alasannya tidak bisa di ganggu gugat. Sama sekali tidak ada transparansi. Mau dibilang screening padahal pengalaman, jurusan sesuai, bahkan ada sertifikat kompetnasi untuk posisi tersebut.

Baca Juga :  Tim Anti Mogok Polres Mesuji, Bantu Kendaraan Pemudik Mengalami Kerusakan Mesin

Pengurus Pusat Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Indonesia (FKPPIB) mempertanyakan transparansi Rekrutmen BUMN 2024 yang dinilai tidak jelas dan tidak akuntabel.

Hal ini menyusul pengumuman hasil seleksi tahap kedua Rekrutmen Bersama Kementerian BUMN melalui website https://rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id yang tidak menjelaskan alasan ketidaklulusan peserta.

Ketua Harian FKPPIB, Alinda Buhori menyatakan, banyak peserta yang dirugikan dengan proses rekrutmen yang tidak transparan ini.

“Banyak peserta yang merasa dirugikan karena tidak ada penjelasan mengenai alasan ketidaklulusan mereka. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya nepotisme dan praktik kotor dalam proses rekrutmen,” ujar Alinda.

Baca Juga :  Deklarasi Serikat Pekerja PT SGN Tonggak Pemisahan dari Induk SPBUN Komoditas Gula

Ia mencontohkan, hasil pengumuman tahap dua di PT Perhutani tidak mencantumkan alasan kenapa peserta tidak lolos. “Kami mendesak PT Perhutani untuk segera memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai alasan ketidaklulusan para peserta. Jika tidak, kami akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang,” tegas alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung ini.

FKPPIB Lampung juga mengingatkan PT Perhutani untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses rekrutmen.

PT Perhutani sebagai perusahaan BUMN harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses rekrutmen. “Jangan sampai ada praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik,” kata Alinda. (Pin)

Berita Terkait

Masyarakat Tiga Kampung Audiensi ke BPN Tulang Bawang, Pertanyakan Hasil Ukur Ulang Lahan Rawa Sempayou Bonoh
Arogansi AR, Pengamat: Citra Partai dan DPRD Dipertaruhkan
Polres Mesuji Akan Menggelar Operasi Keselamatan Krakatau 2026
Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan
Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten
Rugikan Negara 3,4 Miliar, DJP Serahkan Dua Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari
Kementerian ATR BPN Cabut HGU 85.244,925 Lahan SGC di Lampung
Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 22:05 WIB

Masyarakat Tiga Kampung Audiensi ke BPN Tulang Bawang, Pertanyakan Hasil Ukur Ulang Lahan Rawa Sempayou Bonoh

Selasa, 3 Februari 2026 - 13:16 WIB

Arogansi AR, Pengamat: Citra Partai dan DPRD Dipertaruhkan

Senin, 26 Januari 2026 - 14:57 WIB

Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan

Jumat, 23 Januari 2026 - 19:48 WIB

Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten

Kamis, 22 Januari 2026 - 22:19 WIB

Rugikan Negara 3,4 Miliar, DJP Serahkan Dua Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Berita Terbaru

Tulangbawang Barat

HPN 2026 di Banten, PWI Tubaba Perkuat Profesionalisme dan Solidaritas Pers

Selasa, 3 Feb 2026 - 22:23 WIB

Berita

Arogansi AR, Pengamat: Citra Partai dan DPRD Dipertaruhkan

Selasa, 3 Feb 2026 - 13:16 WIB