TULANGBAWANG BARAT, (Dinamik.id) – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Lampung, Mirza Irawan Dwi A., S.Sos., MM, menyerukan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik serta peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan saat menggelar sosialisasi pendampingan layanan Koordinasi Pintar dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (KOPI LAMPUNG) dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pejabat keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, dari 10 hingga 15 Oktober 2024 di Bandar Lampung. Hadir sebagai narasumber, Ahmad Baihaqi, CA, CRMP, CGAA, Korwas Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, serta Anwar Saifudin, Ak, CA, CRMP, PF Ahli Madya BPKP Provinsi Lampung. Narasumber lainnya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu Chandra W dan Rama Sihombing, dengan pembukaan secara daring oleh Kapusdatin Kemendagri, Erikson Manihuruk, S.Kom., M.Si.
Dalam sambutannya, Erikson menegaskan pentingnya penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. “SIPD adalah sistem yang dirancang untuk mendukung satu data nasional. Saya meminta komitmen dari pemerintah daerah untuk fokus menggunakan aplikasi SIPD ini,” ujar Erikson pada Selasa (15/10/2024).
Kepala BKAD Tubaba, Mirza Irawan, juga menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan daerah dalam rangka memperbaiki kinerja tata kelola keuangan. Ia menjelaskan, perbaikan ini akan difokuskan pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang selama lima tahun terakhir mendapat predikat ‘perlu perbaikan’ dari Kementerian Dalam Negeri, serta pengendalian defisit riil dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah menjadi rekomendasi BPK Provinsi Lampung dalam tiga tahun terakhir.
“KOPI LAMPUNG hadir untuk memudahkan koordinasi dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Mirza. Ia juga menambahkan, tujuan akhirnya adalah mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) BKAD, terutama dalam hal kualitas pengelolaan keuangan yang terukur, serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang telah diraih Tubaba selama 13 tahun berturut-turut.
Mirza mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung dan berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan. “Kami berharap peningkatan kinerja ini dapat terlaksana secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” imbuhnya.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pejabat perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemkab Tubaba. (Rsd)
