Tim Provinsi Rakor Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tubaba

Senin, 16 Januari 2023 - 21:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TULANGBAWANG BARAT (dinamik.id) – Tim Komisi Pengawas Pupuk bersubsidi provinsi Lampung, meminta agar memperketat pengawasan terhadap penyaluran di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Ketahanan pangan dan hortikultura Provinsi Lampung, Tubagus Muhammad Rifqi, mengatakan pemerintah Tahun ini mengalokasi Pupuk bersubsidi hanya 2 jenis, Urea dan NPK.

“Di 2023 ini, ada 2 jenis pupuk Subsidi yang dialokasikan oleh Pemerintah yaitu, Urea dan NPK. Dan untuk Tubaba, hanya mendapatkan alokasi , 8,523 ton,”Ungkapnya Saat dikonfirmasi usai Kegiatan Rapat koordinasi (Rakor) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Aula Jasa Prima Homestay Tiyuh (Desa) Tirta Makmur Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Setempat, Senin (16/2/2023).

Baca Juga :  Pj Bupati Pringsewu Marindo Kolaborasi Jaga Stabilitas Stok dan Harga Pangan

Lanjutnya dia, Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/563/V.21/HK/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebanyak 344.307 ton urea, 228.519.000 ton NPK.

Dirinya menjelaskan, dari total yang dialokasikan ke Tubaba, untuk pupuk Urea 5,077 ton dan NPK, 3,446 ton.

Baca Juga :  Pemkab Mesuji Gelar Operasi Pasar Murah di Kecamatan Mesuji Timur

Lanjutnya dia, Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam 1 sasaran produksi nasional.
Meskipun berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait peredaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan, namun kenyataan di lapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu, kadaluarsa, mutu dan efektivitasnya tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan sosialisasi ke seluruh kabupaten yang ada di provinsi Lampung mengingat terbatasnya alokasi pupuk yang sangat terbatas.

Dirinya juga menambahkan,Pada tahun ini provinsi Lampung, pupuk subsidi jenis urea terpenuhi hampir 90-100% dari kebutuhan, sedangkan untuk pupuk NPK baru terpenuhi sekitar 40%.

Baca Juga :  Uang Palsu Senilai Tiga Milyar Dan Barang Bukti Lain, Dimusnahkan Pihak Kejari Mesuji

Untuk mengatasi kekurangannya, petani dapat meningkatkan penggunaan pupuk organik atau menggunakan pupuk nonsubsidi.

Untuk harganya jual Pupuk bersubsidi ini telah ditentukan oleh Kementan yakni Rp. 2.250 Jenis Urea per kilogram nya dan jenis NPK Rp. 2.300.

“Kita harapkan kepada tim pengawas di kabupaten khususnya di Tubaba, agar kiranya dapat benar-benar mengawasi dalam hal penyaluran nya, apabila ditemukan pelanggaran kita sarankan untuk segera melaporkan ke pihak penegak hukum,” tegasnya.

Berita Terkait

Realisasi Layanan DPMPTSP Lampung Barat Tembus 2.045 Hingga Agustus 2026, Optimalkan 4 Aplikasi Digital
M. Syukron Muchtar Luncurkan MSM Academy, Dorong Anak Muda Berani Maju dan Bertumbuh
Wujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan, DLH Lampung Target 160 Sekolah Raih Adiwiyata 2026-2030
Fraksi PKB Soroti Penurunan PAD Lampung, Minta Tantangan Fiskal Tak Dibebankan ke Rakyat
Erupsi GAK, Mikdar Ilyas : Postur Anggaran Penanggulangan Bencana Lampung Perlu Dievaluasi
Gubernur Lapung Intruksikan KBM Daring Hingga 10 September Akibat Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau
Fraksi PKB DPRD Lampung Rotasi Posisi Sasa Chalim dan Najiuloh, untuk Optimalisasi AKD
Hanya 8 dari 25 Anggota Hadir Paripurna, P3MN Soroti DPRD Pesisir Barat

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 15:47 WIB

Realisasi Layanan DPMPTSP Lampung Barat Tembus 2.045 Hingga Agustus 2026, Optimalkan 4 Aplikasi Digital

Senin, 14 September 2026 - 11:34 WIB

M. Syukron Muchtar Luncurkan MSM Academy, Dorong Anak Muda Berani Maju dan Bertumbuh

Sabtu, 12 September 2026 - 10:44 WIB

Wujudkan Sekolah Berwawasan Lingkungan, DLH Lampung Target 160 Sekolah Raih Adiwiyata 2026-2030

Rabu, 9 September 2026 - 20:23 WIB

Fraksi PKB Soroti Penurunan PAD Lampung, Minta Tantangan Fiskal Tak Dibebankan ke Rakyat

Rabu, 9 September 2026 - 20:20 WIB

Erupsi GAK, Mikdar Ilyas : Postur Anggaran Penanggulangan Bencana Lampung Perlu Dievaluasi

Berita Terbaru