Bandar Lampung, (dinamik.id) — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura, Dinas Perindag, Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan. perusahaan pakan ternak, dan Peternak Rakyat PPN dalam rangka persiapan menghadapi panen raya jagung di Lampung.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki menyampaikan rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi ini bertujuan untuk membahas strategi dan koordinasi antara pemerintah, Bulog, dan stakeholder terkait dalam menghadapi panen raya jagung yang akan datang (Juni-Juli).
Selain itu, Komisi II DPRD Lampung ingin memastikan bahwa panen raya jagung di Lampung dapat berjalan lancar sesuai mandatory presiden terkait HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan masyarakat.
Dalam RDP tersebut, Komisi II DPRD Lampung membahas beberapa hal, termasuk:
– Kesiapan Bulog: Komisi II DPRD Lampung meminta Bulog untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi panen raya jagung, termasuk ketersediaan gudang dan fasilitas penyimpanan.
– Harga Jagung: Komisi II DPRD Lampung juga membahas tentang harga jagung yang harus diterima oleh petani, serta mekanisme penetapan harga yang adil dan transparan. jika diperlukan dibuatkan skema tabel harga konversi kadar air, Menginggat bulog hanya membeli dengan mekanisme satu harga Rp. 5500 Dengan Kadar Air 14%, tidak seperti penugasan pembelian gabah any quality dan tanpa kadar air. sementara jagung panen petani kadar air diatas 14% ( rata2 berkisar 32%-39%)
– Dukungan untuk Petani: Komisi II DPRD Lampung meminta OPD terkait dan perusahaan pakan ternak untuk memberikan dukungan kepada petani, termasuk penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil panen. Memperbanyak & menganggarkan program hilirisasi bantuan drayer disentra2 komoditas dll, Kami Berharap Perusahan Pakan Ternak juga bisa ikut menyerap panen jagung petani sesuai dengan basis HPP yg ditetapkan pemerintah
– Kerja Sama dengan Peternak Rakyat PPN: Komisi II DPRD Lampung juga membahas tentang kerja sama antara pemerintah, bulog dan peternak rakyat PPN. Untuk memastikan peternak rakyat di Lampung yg menjadi end user jagung bisa mendapatkan jagung dan terpenuhi kebutuhan tahunan dengan harga yang terjangkau demi keberlangsungan peternakan mereka. Jangan sampai peternak mati dilumbung pakan.
Ahmad Basuki menyatakan bahwa HPP jagung sudah ditetapkan oleh Presiden dan harus dikawal bersama supaya petani benar-benar bisa mendapatkan harga yang sudah ditetapkan.
“HPP jagung sudah ditetapkan oleh Presiden, kita harus kawal bersama supaya petani benar-benar bisa mendapatkan harga yang sudah ditetapkan, mereka juga harus tersenyum seperti halnya petani padi,” ujarnya.
Dengan adanya RDP ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, Bulog, dan stakeholder terkait dalam menghadapi panen raya jagung di Lampung. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan masyarakat Lampung.
Komisi II juga meminta Bulog dan OPD terkait untuk memantau secara ketat harga jagung di pasar dan memastikan bahwa petani tidak dirugikan oleh tengkulak atau pemain tengah yang tidak bertanggung jawab.
“Kita harus pastikan bahwa petani jagung di Lampung mendapatkan harga yang adil dan layak, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” pungkasnya. (Amd)
