Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, mendorong keterlibatan perusahaan dalam merawat infrastruktur jalan di daerah. Menurutnya, tanggung jawab menjaga akses jalan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi harus juga harus menjadi komitmen swasta, selain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Mukhlis menilai, perlunya langkah inovatif dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dalam membangun serta merawat infrastruktur jalan. Ia menegaskan, perusahaan yang beroperasi di Lampung wajib ikut berkontribusi menjaga akses jalan yang mereka gunakan.
“Kita dorong Dinas BMBK bisa mengatur perusahaan untuk ikut membangun dan memelihara infrastruktur jalan. Itu seharusnya di luar program CSR,” ujar Mukhlis, Rabu (1/10).
Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Lampung memiliki kepentingan langsung terhadap kondisi jalan, karena jalur transportasi tersebut menjadi penopang utama aktivitas ekonomi mereka.
Mukhlis juga mendukung kebijakan Gubernur Lampung yang menargetkan jalan fungsional untuk masyarakat, namun menekankan perlunya pola sharing dengan swasta.
“Kalau ruas jalan dibangun, otomatis manfaatnya untuk perusahaan dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Pada 2026, Pemprov Lampung menargetkan pembangunan jalan senilai Rp1,6 triliun. Mukhlis optimistis target itu bisa mengangkat kualitas jalan provinsi hingga 85 persen dalam kondisi baik, meski mengingatkan adanya potensi penurunan transfer anggaran dari pusat.
“Kalau benar terealisasi, ini lompatan besar bagi infrastruktur Lampung. Tapi kita belum tahu pasti, karena transfer daerah tahun depan turun,” katanya.
Ketua Partai Gerindra Tanggamus ini menekankan, jalan yang baik bukan hanya mendukung mobilitas masyarakat, tapi juga membuka peluang investasi, terutama di sektor pariwisata.
“Kalau akses jalan bagus, peluang hadirnya hotel dan usaha lain pasti lebih besar,” pungkasnya. (Amd)
