PBHI Serukan Transparansi Anggaran Usai Kejari Metro Ungkap Skandal Jalan

Kamis, 4 September 2025 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung, (dinamik.id)- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Wilayah Lampung menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Metro atas langkah tegas dalam mengungkap kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Dr. Soetomo yang didanai DAK 2023. Penetapan empat tersangka terdiri dari dua pejabat aktif dan dua kontraktor menunjukkan keseriusan Kejari Metro dalam menjaga integritas hukum dan keuangan negara.

“Kami menilai ini sebagai langkah nyata melawan korupsi dan bentuk komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih,” ujar perwakilan PBHI.

Baca Juga :  KNPI Lampung: Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi

Kasus ini melibatkan dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta mark-up anggaran senilai lebih dari Rp1 miliar. Penahanan para tersangka di Rutan Kelas IIA Metro sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025 dinilai sebagai upaya hukum yang cepat dan transparan.

PBHI Lampung Nyatakan Dukungan dalam Empat Poin

Baca Juga :  Menuju Indonesia Emas 2045 di Era Distrupsi, Bung Iqbal : Pemuda Harus Bersatu, Berkarya dan Inovatif

1. Apresiasi atas Ketegasan Hukum
PBHI menilai tindakan Kejari Metro sebagai langkah profesional berbasis bukti kuat yang memperkuat kepercayaan publik.

2. Dukungan atas Independensi Proses Hukum
PBHI percaya proses hukum dijalankan secara independen, tanpa intervensi, dan mendorong agar penyidikan dilanjutkan hingga tuntas.

3. Penegakan HAM dalam Proses Hukum
PBHI mengapresiasi bahwa proses terhadap tersangka tetap dijalankan sesuai hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Baca Juga :  Kecelakaan Maut di Jalur Air Keruh Lampung Barat, Bus Masuk Jurang

4. Dorongan untuk Pelayanan Publik Lebih Baik
PBHI mendorong agar pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor infrastruktur, kembali fokus pada kesejahteraan masyarakat.

PBHI Wilayah Lampung menegaskan pentingnya proses hukum berlanjut hingga selesai, termasuk audit menyeluruh terhadap penggunaan DAK 2023.

“Kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana publik,” tutup PBHI dalam pernyataan resmi. (ANG)

Berita Terkait

Akademisi Unila: Penghalangan Pers Berpotensi Hambat Komunikasi Publik
Ketua Karang Taruna Lampung Instruksikan Jajaran Siaga Sikapi Erupsi GAK
Akademisi Lampung Sebut Sekda Miliki Keunggulan Kontinuitas Menjadi Pj Kepala Daerah
Wonosari Hadirkan Wisata Edukasi dari Kebun ke Cangkir
Peneliti BRIN Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah pada Pemilu Lokal 2031
Dapur SPPG Ambarawa 3 Muncul Bau Menyengat, Standar Higiene Dipertanyakan
Kasus Dugaan Penggelapan Mobil Mewah Anggota DPRD Bandar Lampung YI Naik Penyidikan
36 Tahun HUMANIKA: Aktivis Berpencar, Solidaritas Tetap Menyala
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:16 WIB

Ketua Karang Taruna Lampung Instruksikan Jajaran Siaga Sikapi Erupsi GAK

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Akademisi Lampung Sebut Sekda Miliki Keunggulan Kontinuitas Menjadi Pj Kepala Daerah

Senin, 5 Oktober 2026 - 20:40 WIB

Wonosari Hadirkan Wisata Edukasi dari Kebun ke Cangkir

Minggu, 4 Oktober 2026 - 19:07 WIB

Peneliti BRIN Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah pada Pemilu Lokal 2031

Rabu, 30 September 2026 - 15:23 WIB

Dapur SPPG Ambarawa 3 Muncul Bau Menyengat, Standar Higiene Dipertanyakan

Berita Terbaru