Bandar Lampung, (dinamik.id)-Fakta menunjukan bahwa masih banyak pemimpin yang melakukan tindak pidana korupsi. Lantas apakah oknum pemimpin itu tidak memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara?
Demikian pertanyaan mengemuka dari salahsatu peserta Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan yang digelar Anggota DPRD Lampung Fraksi Demokrat, Budiman AS di Kelurahan Pesawahan, Telukbetung Selatan, Sabtu (20/9/2025).
Kegiatan yang dimoderatori Levi Tuzaidi itu juga menghadirkan narasumber akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL) Anggalana.
“Apakah pemimpin kita saat ini sudah mengimplementasikan Pancasila? Kenapa masih banyak yang korupsi?” tanya warga.
Pertanyaan warga itu sontak menghidupkan dan menghangatkan suasana sosialisasi PIP yang menjadi agenda rutin anggota legislatif di provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai ini.
Budiman AS langsung cekatan merespon pertanyaan kritis warga itu. Ketua DPC Partai Demokrat Bandar Lampung itu menjelaskan bahwa perilaku korupsi tidak bisa digeneralisasi sebagai cerminan sistem.
“Itu perilaku oknum. Bukan berarti Pancasila gagal. Justru ini menjadi alarm bagi kita semua untuk lebih kritis, agar nilai-nilai itu ditegakkan,” jawab Budiman AS.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Pancasila sebagai dasar Negara dan juga panduan hidup bangsa harus selalu di sosialisasikan mulai dari lapisan elit pejabat hingga ke masyarakat di akar rumput. Dengan begitu, harapannya dapat selalu diamalkan dalam keseharian.
Budiman juga menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan, terutama menghadapi tantangan politik, sosial, hingga penetrasi budaya global yang dapat memengaruhi generasi muda.
“Pancasila harus kita hidupkan, bukan hanya dihafal. Persatuan adalah kunci agar bangsa ini tetap kokoh. Kalau kita hanya menjadikannya simbol, tanpa mengamalkan nilai-nilainya, maka kita akan kehilangan jati diri,” tegas mantan ketua DPRD Bandar Lampung itu.
Sementara, Akademisi Anggalana memaparkan konsep living ideology atau menghidupkan ideologi.
Anggalana menekankan bahwa nilai Pancasila tidak boleh berhenti di ruang kelas atau seminar. Melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata: saling menghargai, menjaga toleransi, dan menggunakan media sosial secara bijak.
“Bijak dalam bermedsos adalah bagian dari pengamalan Pancasila. Jangan sampai kita terjebak hoaks, ujaran kebencian, atau polarisasi. Kalau kita bisa menjadikan medsos sebagai ruang membangun persatuan, itu artinya kita sudah menghidupkan Pancasila,” jelas Anggalana.
Menutup diskusi, Moderator Levi Tuzaidi, memberikan pernyataan penutup yang menggugah kesadaran bersama. Ia menekankan bahwa fenomena pemimpin yang masih terjerat korupsi seharusnya juga menjadi cermin bagi masyarakat. Rakyat harus melek politik dan jangan lagi memilih karena iming-iming uang oleh caleg atau calon kepala daerah.
“Apakah ini murni salah mereka saja? Atau juga salah kita? Mari kita jujur, pada pemilu lalu apakah kita memilih berdasarkan visi dan misi? Atau hanya karena iming-iming dan popularitas? Kalau jawabannya bukan visi dan rekam jejak, maka ini juga kesalahan kita semua,” tegas Levi, yang langsung disambut tepuk tangan peserta.
Sosialisasi ini tidak hanya menjadi forum pengetahuan, tetapi juga refleksi kritis. Pesan yang muncul jelas: Pancasila tidak boleh berhenti sebagai jargon, melainkan harus menjadi pedoman hidup, baik bagi rakyat maupun pemimpin. Hanya dengan itu, cita-cita bangsa untuk melahirkan masyarakat adil, makmur, dan bermartabat dapat terwujud. (AMD/EKA)
