Bandar Lampung, (dinamik.id) — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lampung menggelar pelatihan dan pendidikan paralegal bertema “Keadilan Agraria dan Akses Bantuan Hukum bagi Rakyat Kecil” di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung, pada 6–8 Februari 2026.
Kegiatan tersebut diikuti 30 peserta yang merupakan perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dengan masing-masing daerah mengirimkan dua orang peserta.
Ketua LBH Ansor Lampung, Sarhani, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperluas jejaring pemahaman hukum serta meningkatkan edukasi hukum dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten/kota, bahkan sampai ke desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman hukum. Karena itu, LBH Ansor menginisiasi pendidikan dan pelatihan paralegal yang ke depan juga akan dilaksanakan di kabupaten/kota,” ujar Sarhani.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat akses bantuan hukum bagi rakyat kecil yang kerap kesulitan mendapatkan pendampingan, terlebih saat menghadapi persoalan Agraria.
Ia menjelaskan, tema agraria dipilih karena persoalan konflik agraria di Lampung sudah berlangsung sejak era reformasi hingga saat ini dan belum menemukan penyelesaian yang signifikan.
“Kalaupun tidak bisa diselesaikan sepenuhnya, paling tidak bisa diminimalisir,” katanya.
Menurut Sarhani, konflik agraria terus terjadi karena pemerintah belum serius dalam menangani persoalan tersebut.
“Belakangan ini konflik horizontal sangat banyak, baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak swasta. Artinya pemerintah belum hadir di posisi tengah untuk menyelesaikan persoalan agraria,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua GP Ansor Lampung, Budi Hadi Yunanto, menilai tema tersebut diangkat berdasarkan realitas yang terjadi di Lampung, di mana sengketa tanah dan konflik agraria kerap merugikan rakyat kecil.
Ia menegaskan, kemakmuran negara salah satunya ditentukan oleh sistem kekuasaan yang berpihak kepada rakyat melalui penegakan keadilan hukum.
“Selain itu, kaum borjuis sering tidak berpihak kepada rakyat dengan penguasaan tanah dan kekayaan yang berujung pada ketimpangan sosial,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran kaum intelektual yang berpihak kepada rakyat.
Budi berharap kegiatan pendidikan paralegal ini dapat menjadi bekal bagi kader GP Ansor untuk melakukan pendampingan serta edukasi hukum kepada masyarakat. (Amd)
