Reza Berawi: Pansus DPRD Lampung Dorong Good Governance Lewat Pengawalan Temuan BPK

Senin, 30 Maret 2026 - 19:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Lampung menegaskan komitmennya mengawal tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Ketua Pansus, Muhammad Reza Berawi, menyampaikan bahwa pembentukan Pansus merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Lampung yang telah diserahkan kepada DPRD.

“Saya didampingi rekan-rekan dari Fraksi Gerindra, yaitu Fauzi Heri, ST., SH., dan Rahmat, S.M., yang juga merupakan anggota Pansus LHP BPK,” ujarnya di ruang Fraksi Gerindra, Senin (30/3/2026).

Baca Juga :  DPRD Apresiasi Komitmen Gubernur Lampung Salurkan DBH 2023

Reza menjelaskan, secara umum temuan dalam LHP BPK terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu administratif, keuangan, dan kinerja.

“Pansus tidak hanya mengontrol sejauh mana OPD menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi juga melakukan penguatan agar ke depan temuan-temuan serupa tidak kembali terjadi,” jelasnya.

Menurutnya, pengawasan ini bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga :  Anggota Fraksi NasDem Siti Rahma Panen Semangka Bareng Petani

Selain itu, Pansus juga memberikan solusi serta rekomendasi kepada kepala daerah, termasuk evaluasi terhadap OPD yang dinilai memiliki kinerja kurang optimal.

“Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya bentuk punishment sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Terkait wacana blacklist atau daftar hitam, Reza menyebut hal tersebut masih akan disesuaikan dengan mekanisme dan kebijakan yang berlaku, termasuk kemungkinan melalui instruksi gubernur atau aturan turunan lainnya.

Baca Juga :  Aprilliati Serap Keluhan Warga Sukadana Ham

Ia menambahkan, dalam waktu kerja yang terbatas, yakni satu bulan, Pansus telah berupaya maksimal merumuskan rekomendasi terbaik.

“Seluruh masukan dari anggota Pansus yang bersifat argumentatif dan konstruktif telah kami akomodasi demi menghasilkan rekomendasi yang optimal,” katanya.

Reza juga menegaskan bahwa seluruh anggota Pansus memiliki peran yang sama dalam proses pembahasan, meskipun secara manajerial dipimpin oleh ketua. (Amd)

Penulis : Ahmad Mufid

Editor : Pina

Berita Terkait

Tanggapi Demo Relawan MBG, Giri Akbar: Evaluasi Implementasi, Bukan Hentikan Program
DPRD Lampung Minta Nobar Piala Dunia 2026 Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Komisi II DPRD Lampung Tekankan Koperasi Merah Putih Bukan Etalase Korporasi, Apalagi Dikorupsi
Komisi IV DPRD Atensi Pembangunan Jalan Pringsewu-Pardasuka ‘Mangkrak’
40 Tahun Menggantung, DPRD Lampung Janji Kawal Penyelesaian Konflik Waydadi
Ghofur Soroti Risiko Pasir Laut dalam Proyek Infrastruktur, Desak Pemerintah Lakukan Verifikasi
HIV Meningkat di Pringsewu, Syukron Muchtar Minta Pengawasan Digital Diperketat
DPRD Lampung Soroti Peran Koperasi Merah Putih dan Kendala Lahan di Desa

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 21:11 WIB

Tanggapi Demo Relawan MBG, Giri Akbar: Evaluasi Implementasi, Bukan Hentikan Program

Minggu, 21 Juni 2026 - 18:57 WIB

DPRD Lampung Minta Nobar Piala Dunia 2026 Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:46 WIB

Komisi II DPRD Lampung Tekankan Koperasi Merah Putih Bukan Etalase Korporasi, Apalagi Dikorupsi

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:28 WIB

Komisi IV DPRD Atensi Pembangunan Jalan Pringsewu-Pardasuka ‘Mangkrak’

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:05 WIB

40 Tahun Menggantung, DPRD Lampung Janji Kawal Penyelesaian Konflik Waydadi

Berita Terbaru