Haris Pertama ‘Sentil’ Ubedillah Badrun: Jangan Bungkus Opini Politis Pakai Jubah Akademisi

Sabtu, 11 April 2026 - 19:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (dinamik.id)-Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama ‘sentil’ Ubedillah Badrun yang menyebut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa.

Menurutnya, pernyataan tersebut sarat opini politis yang dibungkus seolah-olah sebagai pandangan akademik.

“Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana yang sekadar retorika,” ujar Haris dalam keterangan resminya yang diterima redaksi dinamik.id, Sabtu (11/4/2026).

Haris menegaskan, pernyataan yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran sebagai ‘beban bangsa’ merupakan generalisasi berlebihan yang tidak mencerminkan kedalaman analisis ilmiah.

“Kritik sah saja, tapi substansi kritik Ubed ini justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh”, jelasnya.

Baca Juga :  Dukung Ketahanan Pangan, PTPN I Proyeksi Tanam 50 Ribu Hektare Tanaman Kelapa

Haris juga menyoroti narasi ajakan pemakzulan yang dilontarkan. Ia menilai wacana tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi konsumsi publik tanpa dasar konstitusional yang kuat.

“Pemakzulan itu mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan. Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing yang emosional saja. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas, konsekuensi pernyataan ini sangat serius karena Ubed sebagai akademisi seakan-akan berbasis kajian akademis,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Baca Juga :  DPPPA Pemkab Mesuji Gelar Seminar Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

“Terlebih, dengan mengaitkan potensi gerakan sosial secara berlebihan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, dan tentunya juga hal itu dinilai berisiko memicu kegaduhan di tengah masyarakat”, ujarnya.

Haris menekankan bahwa peran akademisi seharusnya menjadi penjernih di tengah dinamika politik, bukan justru memperkeruh dengan narasi yang tidak konstruktif.

“Akademisi itu rujukan moral dan intelektual publik. Kalau yang disampaikan lebih banyak opini politis daripada analisis ilmiah, maka yang terjadi adalah bias, bukan pencerahan,” kata Haris.

Di sisi lain, ia menilai pemerintahan saat ini tengah berupaya menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang kompleks.

Baca Juga :  Ketum KNPI Haris Pertama Tolak Vonis Bebas Terdakwa Pemukulan Dirinya

“Oleh karena itu, kritik yang disampaikan diharapkan bersifat solutif dan memperkuat, bukan sekadar menjatuhkan. Mari kita bersatu padu bangun negeri ini, mungkin para pendiri bangsa menangis jika mereka melihat kondisi para akademisinya jika pada seperti Ubed”, tegasnya.

Haris mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan akademisi, untuk tetap menjaga marwah intelektual dan berkontribusi secara konstruktif dalam ruang publik.

“Bangsa ini butuh gagasan yang mencerahkan, bukan narasi yang memperkeruh. Kritik silakan, tapi jangan kehilangan integritas,” pungkasnya. (Eka)

Penulis : Eka Setiawan

Editor : Eka Setiawan

Berita Terkait

Akademisi Unila: Penghalangan Pers Berpotensi Hambat Komunikasi Publik
Akademisi Lampung Sebut Sekda Miliki Keunggulan Kontinuitas Menjadi Pj Kepala Daerah
Wonosari Hadirkan Wisata Edukasi dari Kebun ke Cangkir
Peneliti BRIN Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah pada Pemilu Lokal 2031
Dapur SPPG Ambarawa 3 Muncul Bau Menyengat, Standar Higiene Dipertanyakan
Arsip Dokumentasi Bersejarah Museum Lampung Ditemukan Terbengkalai di Area Belakang Gedung
Kasus Dugaan Penggelapan Mobil Mewah Anggota DPRD Bandar Lampung YI Naik Penyidikan
Komisi III Perkuat Pengawasan APH Cegah Penyalahgunaan Kewenangan RUU Perampasan Aset

Berita Terkait

Minggu, 11 Oktober 2026 - 20:44 WIB

Akademisi Unila: Penghalangan Pers Berpotensi Hambat Komunikasi Publik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Akademisi Lampung Sebut Sekda Miliki Keunggulan Kontinuitas Menjadi Pj Kepala Daerah

Senin, 5 Oktober 2026 - 20:40 WIB

Wonosari Hadirkan Wisata Edukasi dari Kebun ke Cangkir

Minggu, 4 Oktober 2026 - 19:07 WIB

Peneliti BRIN Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah pada Pemilu Lokal 2031

Rabu, 30 September 2026 - 15:23 WIB

Dapur SPPG Ambarawa 3 Muncul Bau Menyengat, Standar Higiene Dipertanyakan

Berita Terbaru

Ekonomi dan Kreatif

PTPN I Raih Dua Penghargaan AHI 2026

Jumat, 9 Okt 2026 - 17:18 WIB