“MAKI Dicatut di Video Hoax ‘Prabowo Bagi-bagi Uang’, Boyamin Lapor Polisi”

Kamis, 28 September 2023 - 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (dinamik.id) – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan akun TikTok ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat usai nama MAKI dicatut dalam video hoax yang menarasikan ‘Prabowo bagi-bagi uang ke Effendi Simbolon untuk dukungan di Pilpres 2024’.
Dalam video TikTok yang diterima detikcom dari Boyamin, diperlihatkan video hoax tersebut mencatut nama MAKI. Dalam video hoax tersebut, dinarasikan seolah-olah MAKI mengungkapkan fakta Prabowo memberikan sejumlah dana ke Effendi Simbolon untuk mendukung Prabowo.

“Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membeberkan sejumlah fakta tentang bagi-bagi uang dari Prabowo ke Effendi Simbolon. Prabowo memberikan dana besar ke Effendi Simbolon dan jika Effendi tidak segera memberikan dukungan ke Prabowo maka Prabowo mengancam akan segera bongkar kasus Effendi semasa ia menjabat di DPR dalam mengurus belanja Alutsista Kemenhan,” demikian bunyi narasi video tersebut

“Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membeberkan sejumlah fakta tentang bagi-bagi uang dari Prabowo ke Effendi Simbolon. Prabowo memberikan dana besar ke Effendi Simbolon dan jika Effendi tidak segera memberikan dukungan ke Prabowo maka Prabowo mengancam akan segera bongkar kasus Effendi semasa ia menjabat di DPR dalam mengurus belanja Alutsista Kemenhan,” demikian bunyi narasi video tersebut.

Baca Juga :  KEK BSD Banten Diproyeksikan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Boyamin menegaskan video tersebut hoax dan membantah narasi yang ada dalam video tersebut keluar dari MAKI. Boyamin menegaskan MAKI tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang dinarasikan dalam video.

“Betul (hoax). Saya tidak tahu apakah Prabowo itu memberi uang atau bahkan Effendi Simbolon memberi uang, sebaliknya, saya tidak tahu tidak punya data itu. Dan MAKI tidak mengeluarkan pernyataan itu, karena memang tidak punya datanya. Karena tidak punya datanya tidak mengeluarkan pernyataannya. Tapi dengan adanya itu, seakan-akan MAKI punya data bahwa mereka saling memberikan uang saling menyandera atau apa,” kata Boyamin saat dihubungi, Kamis (28/9/2023).

Baca Juga :  Peserta KLB PWI Disambut Antusias, Kehadiran Dewan Pers Jadi Energi Persatuan

Boyamin mengatakan, video TikTok yang tersebar itu jelas merugikan MAKI. Dia menyebut pencatutan nama tersebut membuat kesan MAKI mendukung salah satu cawapres.

“Prinsipnya silakan berkompetisi Pilpres segala macam, tapi jangan nyatut nama MAKI, karena MAKI dituduh kalau nyerang A bisa dianggap mendukung B atau C. Ini kan calon presiden cuma 3, dengan seakan-akan menyerang Prabowo, bisa saja kan nanti MAKI dituduh mendukung Ganjar atau Pak Anies. Itu yang saya tidak mau,” jelasnya.

Boyamin menambahkan, pihaknya mulanya membiarkan dan menunggu pemilik akun untuk menghapus video hoax tersebut. Namun, video tersebut tak kunjung dihapus hingga akhirnya MAKI memutuskan untuk membuat laporan polisi.

“Dengan nyatut itu kan rugi kita, karena kita jadi dianggap berpihak. Sementara kami pengin netral netral saja. Atas pencatutan itu jelas kami dirugikan secara moral dan itu bisa menimbulkan masalah. Masyarakat bisa menjadikan itu sebagai referensi, kita nggak mau itu saja,” tuturnya.

Baca Juga :  Hantu Ikut 'Nyoblos' di Kampung Purworejo Lamteng ?

Laporan MAKI ke Polda Metro Jaya sudah teregister dengan nomor LP/B/5796/IX/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 27 September 2023. Terlapor dalam hal ini pemilik akun TikTok @dyaahrestuti_lubis.

Boyamin melaporkan pemilik akun TikTok tersebut atas dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (2) Juncto Pasal 45 A (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan/Alau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Dan/Atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Naz)

Berita Terkait

Ketua F-PKB DPRD Lampung Minta Disnaker Periksa Kecelakaan Kerja Pabrik di Garuntang
Mukhlis Basri Desak Investigasi Menyeluruh Pengelolaan Kapal Penumpang, Uji Kelaikan Dipertanyakan
PWI se Lampung Tegaskan Komitmen Sukseskan Konferensi dan Kick Of HPN Porwanas
Ketua Karang Taruna Lampung Instruksikan Jajaran Siaga Sikapi Erupsi GAK
Akademisi Lampung Sebut Sekda Miliki Keunggulan Kontinuitas Menjadi Pj Kepala Daerah
Peneliti BRIN Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah pada Pemilu Lokal 2031
36 Tahun HUMANIKA: Aktivis Berpencar, Solidaritas Tetap Menyala
Kementerian PU Paparkan Skenario Penambahan Sekolah Rakyat 2027 ke DPR

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 20:36 WIB

Ketua F-PKB DPRD Lampung Minta Disnaker Periksa Kecelakaan Kerja Pabrik di Garuntang

Jumat, 23 Oktober 2026 - 19:11 WIB

Mukhlis Basri Desak Investigasi Menyeluruh Pengelolaan Kapal Penumpang, Uji Kelaikan Dipertanyakan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 20:15 WIB

PWI se Lampung Tegaskan Komitmen Sukseskan Konferensi dan Kick Of HPN Porwanas

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:16 WIB

Ketua Karang Taruna Lampung Instruksikan Jajaran Siaga Sikapi Erupsi GAK

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Akademisi Lampung Sebut Sekda Miliki Keunggulan Kontinuitas Menjadi Pj Kepala Daerah

Berita Terbaru

Ekonomi dan Kreatif

PTPN I Dukung FKMGS Tanam Dua Ribu Pohon di Gunung Salak

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:32 WIB