Jakarta (dinamik.id)-Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyiapkan tiga skenario pembangunan Sekolah Rakyat tahap III secara bertahap pada 2027.
Dengan skenario yang disiapkan, Kementerian PU akan menambah output lokasi dari 37 menjadi 60 guna mengoptimalkan kapasitas peserta didik dari semula 1.080 siswa menjadi 2.520 siswa per lokasi satuan pendidikan. Hal ini sekaligus menjaga keberlanjutan program sesuai kemampuan anggaran pemerintah.
Demikian dipaparkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
“Skenario ini diharapkan dapat menambah jumlah output lokasi dari 37 unit menjadi 60, bahkan bisa sampai dengan 100 sesuai dengan kapasitas yang disepakati,” kata Kuswara.
Menurutnya, kenaikan kapasitas tersebut berdampak pada kebutuhan pembangunan dan penyesuaian sarana prasarana serta kebutuhan anggaran yang meningkat signifikan.
Saat ini, kata Kuswara, Kementerian PU masih melakukan pembahasan secara intensif terkait alternatif tersebut agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat sesuai dengan target.
Kebutuhan Rp82,728 Triliun
Lebih lanjut Kuswara menyebut kebutuhan anggaran Sekolah Rakyat sebelumnya sebesar Rp29,512 triliun. Setelah kapasitas siswa dinaikkan dari 1.080 menjadi 2.520 siswa per lokasi, kebutuhan anggaran Sekolah Rakyat diperkirakan meningkat menjadi Rp82,728 triliun.
“Kebutuhan anggaran diperkirakan meningkat menjadi Rp104,091 triliun. Sementara pagu anggaran (DJPS) yang tersedia sebesar Rp32,57 triliun, sehingga terdapat backlog sebesar Rp71,521 triliun,” ujar Kuswara.
Angka Rp104,091 triliun tersebut merupakan kebutuhan anggaran keseluruhan Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis pada 2027 setelah adanya usulan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat.
Adapun kebutuhan anggaran khusus Sekolah Rakyat meningkat dari Rp29,512 triliun menjadi Rp82,728 triliun.
Pagu anggaran Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU pada 2027 ditetapkan sebesar Rp32,57 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,037 triliun dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp31,533 triliun.
Dari total pagu tersebut, alokasi terbesar ditujukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebesar Rp26,302 triliun.
Anggaran tersebut ditargetkan untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat tahap tiga melalui skema multi-years contract (MYC) 2026-2027 dan uang muka pembangunan Sekolah Rakyat tahap empat MYC 2027-2028 sebanyak 100 unit.
Kuswara menyampaikan, output pembangunan Sekolah Rakyat tahap empat tersebut akan dihitung pada 2028.
Revitalisasi Sekolah Keagamaan
Selain Sekolah Rakyat, Ditjen Prasarana Strategis mengalokasikan Rp2,5 triliun untuk revitalisasi 471 unit sekolah keagamaan, Rp1,951 triliun untuk kegiatan MYC, Rp1,156 triliun untuk penanganan bencana Sumatera, Rp456 miliar untuk dukungan manajemen, serta Rp205 miliar untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan.
Adapun total kebutuhan awal anggaran Ditjen Prasarana Strategis pada 2027 berdasarkan surat Menteri PU tertanggal 22 Mei 2026 mencapai Rp50,876 triliun.
Pada tahap pagu indikatif, anggaran yang tersedia sebesar Rp31,533 triliun sehingga terdapat backlog Rp19,353 triliun. Kemudian pada tahap pagu anggaran, alokasi meningkat menjadi Rp32,57 triliun dan backlog berkurang menjadi Rp18,306 triliun.
Namun, setelah adanya usulan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial, kebutuhan anggaran keseluruhan Ditjen Prasarana Strategis diperkirakan mencapai Rp104,091 triliun dengan pagu tersedia Rp32,57 triliun. Dengan demikian, backlog kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp71,521 triliun. (Amd)
Editor : Eka Setiawan
