Bandar Lampung, (dinamik.id) — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Pada tanggal 28 Mei 2025 nanti.
Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung M. Firsada pada rapat koordinasi di Ruang Kerja bersama jajaran OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (26/05/2025).
Pj. Sekdaprov M. Firsada menilai kunjungan Menko Pangan ke Lampung merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen dan capaian Provinsi Lampung dalam mendukung program strategis nasional, khususnya terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
“Kami menyambut baik dan siap menyampaikan laporan langsung kepada Bapak Menko mengenai kondisi riil di lapangan, khususnya perkembangan program koperasi desa dan situasi pangan daerah. Ini adalah kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar M. Firsada.
Kunjungan Menko Pangan ini sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pengecekan langsung (cross check) terhadap efektivitas pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Provinsi Lampung sendiri dipilih sebagai salah satu daerah percontohan karena dinilai memiliki progres yang baik dalam implementasi program tersebut.
Dalam rangkaian kunjungan, Menko Zulkifli Hasan dijadwalkan akan memberikan paparan umum yang dilanjutkan dengan sesi dialog bersama para petani serta pegiat koperasi desa. Selain itu, juga akan dilaksanakan pengarahan kepada perwakilan kepala desa dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin mempertegas kembali fungsi koperasi sebagai pilar penguatan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong dan mengawal program ini hingga berdampak nyata bagi masyarakat,” tambah Pj. Sekdaprov.
Pemerintah Provinsi Lampung optimistis bahwa kehadiran Menko Pangan akan memberikan dorongan moral sekaligus memperluas pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya koperasi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.(mfd)
