Politisi Senior Demokrat Kritik Minimnya Kehadiran Pejabat Eselon di Rapat Paripurna

Selasa, 1 Juli 2025 - 22:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Demokrat, Budiman AS memberikan interupsi atas minimnya kehadiran eselon II dan eselon II Pemprov Lampung di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada Selasa, 1 Juni 2025.

Budiman menyebut, absennya para kepala OPD di tengah pembahasan penting seperti pandangan fraksi terhadap program pemerintah sangat disayangkan.
Ia meminta Sekretaris DPRD (Sekwan) mencatat secara detail kehadiran pejabat struktural agar menjadi bahan evaluasi bagi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Baca Juga :  DPRD Lampung Terima Sejumlah Pemudik Asal Lampung Dari Pulau Jawa

“Sekwan punya daftar absensi. Ini harus jadi catatan gubernur. Karena yang dibahas hari ini berkaitan langsung dengan kerja-kerja mereka,” tegas Budiman

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politikus senior Demokrat ini juga mengusulkan adanya rotasi dalam penyampaian pandangan fraksi. Menurutnya, fraksi PKS yang hari ini menyampaikan pandangan cukup tajam dan substansial, justru disampaikan saat banyak kursi hadirin mulai kosong.

Baca Juga :  AADL Minta Timsel Check and Re-Check Rekam Jejak ke-16 Nama Calon Bawaslu Lampung

“Tidak harus dimulai dari partai pemenang. Supaya semangat kritik tetap terdengar saat hadirin masih lengkap. Ini demi perbaikan kualitas paripurna ke depan,” ujarnya.

Menanggapi interupsi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam kehadiran pejabat eselon. Ia berjanji akan memperbaiki hal itu di agenda berikutnya.

“Beberapa eselon II sebenarnya hadir, tapi karena waktu paripurna cukup panjang dan ada agenda penting lain yang tidak bisa ditinggalkan, jadi ada yang terpaksa meninggalkan forum,” kata Marindo.

Baca Juga :  Siap Dicalonkan Walikota Bandar Lampung, Azwar Yacub Disambut Warga Way Lunik

Meski begitu, Marindo menilai paripurna tetap menjadi ruang penting bagi masukan legislatif. Ia menyebut seluruh catatan dan rekomendasi fraksi akan dikaji dan diintegrasikan dalam program kerja.

“Kami berterima kasih atas masukan ini dan akan menjadikannya evaluasi. Ke depan, setidaknya harus ada perwakilan OPD jika pimpinan tidak bisa hadir penuh,” tutupnya. (Amd)

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD Lampung Desak Bentuk Tim Pengawas MBG
Komisi I DPRD Lampung Dukung Cukai Tak Naik, Desak APH Basmi Rokok Ilegal
Ketua DPRD Lampung Minta Legislator Awasi Dapur Makan Bergizi Gratis
Komisi IV DPRD Lampung Minta Perusahaan Ikut Urus Jalan, Bukan Sekedar CSR
Munir : Tahan Kenaikan Cukai Rokok 2026 untuk Perkuat Industri dan Petani
Elly Wahyuni: Kasus Keracunan jadi Alarm Keras untuk Perbaikan Program MBG
Solar Langka di Lampung, Politisi PKB Fatikhatul Khoiriyah: Mengganggu Roda Ekonomi!
Politisi Demokrat, Deni Ribowo Minta Penyelidikan Forensik Kasus Keracunan Massal MBG

Berita Terkait

Kamis, 2 Oktober 2025 - 16:44 WIB

Wakil Ketua DPRD Lampung Desak Bentuk Tim Pengawas MBG

Kamis, 2 Oktober 2025 - 14:37 WIB

Komisi I DPRD Lampung Dukung Cukai Tak Naik, Desak APH Basmi Rokok Ilegal

Rabu, 1 Oktober 2025 - 19:42 WIB

Ketua DPRD Lampung Minta Legislator Awasi Dapur Makan Bergizi Gratis

Rabu, 1 Oktober 2025 - 19:40 WIB

Komisi IV DPRD Lampung Minta Perusahaan Ikut Urus Jalan, Bukan Sekedar CSR

Selasa, 30 September 2025 - 15:24 WIB

Elly Wahyuni: Kasus Keracunan jadi Alarm Keras untuk Perbaikan Program MBG

Berita Terbaru

DPRD Provinsi

Wakil Ketua DPRD Lampung Desak Bentuk Tim Pengawas MBG

Kamis, 2 Okt 2025 - 16:44 WIB

Ekonomi dan Kreatif

Petani Tuba Antusias Ikut Program Kemitraan Tebu SGC

Kamis, 2 Okt 2025 - 13:28 WIB