Komisi II DPRD Bandar Lampung Minta Pemkot Modernisasi Pengelolaan Parkir

Jumat, 27 Februari 2026 - 12:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Badri Yusuf.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Badri Yusuf.

Bandar Lampung (dinamik.id)-Anggota Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung Badri Yusuf meminta pemerintah kota setempat segera memodernisasi sistem pengelolaan dan penarikan retribusi parkir yang masih menerapkan pola manual, Selasa (24/2/2026).

Desakan ini muncul setelah capaian retribusi parkir tahun 2025 hanya menembus Rp500 juta lebih, jauh panggang dari target Rp2 miliar yang ditetapkan pemerintah daerah.

Anggota Komisi II DPRD, Badri Yusuf, menilai sistem manual menjadi akar persoalan karena pencatatan tidak berlangsung secara real time, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan.

Menurutnya, sistem digital akan memungkinkan seluruh transaksi parkir tercatat otomatis dan langsung masuk ke kas daerah, sekaligus memudahkan pemantauan harian di setiap titik parkir.

“Siapa pun pihak pengelola parkir, baik pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, maupun pihak swasta, bukanlah persoalan utama. Yang terpenting adalah pembaruan sistem agar tidak lagi menggunakan metode lama yang rentan celah,” tegas Badri, Selasa (24/2).

Baca Juga :  Golkar Bersiap Rekrut 100 Kader Baru di Setiap Desa/Kelurahan

DPRD mencatat, dari ratusan titik parkir yang berpotensi menghasilkan pendapatan, baru sekitar 24 titik yang dikelola Dishub dan tercatat masuk ke kas daerah. Kondisi ini dinilai perlu kajian menyeluruh untuk mengetahui penyebab minimnya data penerimaan yang tercatat resmi.

Evaluasi, lanjutnya, perlu melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna memastikan apakah persoalan terletak pada lemahnya pengawasan atau sistem pencatatan yang belum optimal.

Terkait dugaan adanya oknum yang memanfaatkan kelemahan sistem, DPRD menyatakan belum dapat menyimpulkan tanpa pembuktian. Namun, sistem yang membuka celah dinilai berisiko memicu praktik penyimpangan.

Baca Juga :  Legislatif Bandar Lampung Uji Publik Raperda Penataan Pengembangan Ekonomi Kreatif

“Intinya kita sesuai dengan tupoksi, diantaranya DPRD mendorong penerapan digitalisasi retribusi parkir seperti yang telah diterapkan di sejumlah daerah, di mana transaksi langsung terhubung dengan sistem perbankan dan kas daerah. Cara ini bisa meningkatkan PAD dan butuh komitmen dan inovasi pemerintah daerah,” tegasnya. (Amd)

Berita Terkait

DPW PKB Lampung Gelar UKK Calon Ketua DPC
PSI Lampung Gelar Rakorwil, Kaesang Pangarep Dijadwalkan Hadir
Mikdar Ilyas Desak Kebijakan Pro-Rakyat untuk Atasi Ketimpangan Ekonomi Lampung
Musda IV Golkar Pringsewu Tegaskan Soliditas dan Target 10 Kursi Legislatif
Duka Keluarga Abizar, DPRD Lampung Dalami Dugaan Kelalaian Medis di RSIA
Ketua Komisi I DPRD Lampung Apresiasi Kejati Buka Blokir Rekening PT PSMI
Dari Muscab ke Aksi Nyata, PKB Lampung Sebar Mobil Layanan untuk Masyarakat
Dari Aspirasi Jadi Realisasi, DPRD Lampung Minta Jalan Dibangun Tahan Lama dan Berdampak Ekonomi

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 17:55 WIB

DPW PKB Lampung Gelar UKK Calon Ketua DPC

Jumat, 17 April 2026 - 17:51 WIB

PSI Lampung Gelar Rakorwil, Kaesang Pangarep Dijadwalkan Hadir

Senin, 13 April 2026 - 18:53 WIB

Mikdar Ilyas Desak Kebijakan Pro-Rakyat untuk Atasi Ketimpangan Ekonomi Lampung

Senin, 13 April 2026 - 18:50 WIB

Musda IV Golkar Pringsewu Tegaskan Soliditas dan Target 10 Kursi Legislatif

Senin, 13 April 2026 - 18:43 WIB

Duka Keluarga Abizar, DPRD Lampung Dalami Dugaan Kelalaian Medis di RSIA

Berita Terbaru

Tulangbawang Barat

Tubaba Gelar Kejurprov LRC 2026, Dorong Prestasi dan Dongkrak Ekonomi Daerah

Sabtu, 18 Apr 2026 - 20:38 WIB

Parpol

DPW PKB Lampung Gelar UKK Calon Ketua DPC

Jumat, 17 Apr 2026 - 17:55 WIB