Demokrasi Jangan Sekadar Formalitas, Mbak Khoir Soroti Krisis Integritas Legislasi

Rabu, 13 Mei 2026 - 23:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id)-Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua Fraksi PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada seremoni pemilu.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Seminar Hukum Nasional bertema Integritas Pembentukan Undang-Undang dan Tantangan Demokrasi Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Dalam forum tersebut, Mbak Khoir -sapaan karib Fatikhatul Khoiriyah- menyoroti turunnya kepercayaan publik terhadap proses legislasi dan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.

Baca Juga :  Lebih Dekat Rakyat, Ini Rangkaian Harlah ke 28 PKB Lampung

“Demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu yang terlaksana, tetapi dari integritas hukum, partisipasi publik, dan akuntabilitas kekuasaan,” tegas Mbak Khoir.

Menurutnya, pembentukan undang-undang harus berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi ruang kompromi politik elite maupun kepentingan ekonomi tertentu.

Ia juga menyinggung tingginya biaya politik yang dinilai memicu pragmatisme dalam pengambilan kebijakan. Dampaknya, kualitas legislasi menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik ikut tergerus.

Baca Juga :  Fatikhatul Khoiriyah: Ibu adalah Sumber Kekuatan dan Harapan

“Ketika politik terlalu berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan pembagian kekuasaan, substansi kebijakan sering diabaikan. Akibatnya rakyat kehilangan kepercayaan,” ujar mantan ketua Bawaslu Lampung itu.

Dalam pemaparannya, ia turut menekankan pentingnya transparansi legislasi, penguatan partisipasi publik, hingga reformasi pendanaan politik dan pemilu sebagai langkah memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Selain itu, Mbak Khoir juga mengingatkan efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sekadar pemotongan belanja pemerintah. Menurutnya, anggaran harus tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Baca Juga :  Rapat pleno KPU selesai, Merik Havit puas dan Ucapkan terima kasih dengan masyarakat

“Efisiensi harus diukur dari manfaat dan efektivitas kebijakan, bukan hanya angka penghematan,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih adaptif, responsif, dan terbuka terhadap pengawasan publik demi memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. (Amd)

Berita Terkait

Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga
Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas
Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan
Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar
Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat
Empat Kader Golkar Lampung Hadiri Rakornas Pelajari Strategi hingga Kecerdasan Buatan
Ketua Komisi II DPRD Lampung Apresiasi Subsidi Jagung SPHP ke Peternak
Sasa Chalim Soroti BPJS Nonaktif, Minta Warga Tetap Bisa Berobat

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:18 WIB

Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga

Kamis, 12 November 2026 - 15:57 WIB

Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas

Rabu, 11 November 2026 - 19:17 WIB

Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan

Rabu, 11 November 2026 - 15:07 WIB

Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar

Selasa, 10 November 2026 - 12:19 WIB

Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat

Berita Terbaru

Edukasi

Alumni UIN RIL Ajak Jaga Citra Kampus Bukan Menyudutkan

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:48 WIB