Bandar Lampung, (dinamik.id) — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menegaskan pihaknya akan mengawasi ketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, khususnya petani lokal.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Basuki setelah rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satgas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat Komisi DPRD Lampung, Senin, 20 April 2026.
Menurutnya, program MBG yang digulirkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membawa potensi besar sebagai insentif fiskal bagi daerah, meski aliran anggaran tidak melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ini luar biasa. Kita melihat ini sebagai insentif fiskal di tengah efisiensi birokrasi. Ada gelontoran anggaran dari APBN ke BGN yang diterjemahkan ke masing-masing dapur. Di Lampung sendiri diperkirakan ada 1.120 SPPG, dengan perputaran anggaran sekitar Rp1,1 triliun per bulan,” ujarnya saat diwawancara.
Politisi muda PKB ini menegaskan, besarnya anggaran tersebut harus mampu ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Lebih lanjut, saat ini Komisi II DPRD Lampung tengah mendalami secara rinci jumlah dapur MBG serta potensi anggaran yang masuk ke daerah, agar dapat dirancang strategi optimalisasi dampaknya.
“Kami sedang menghitung berapa jumlah dapur dan berapa nilai anggaran yang benar-benar masuk ke Lampung. Dari situ kita ingin create nilai tambah untuk petani kita,” jelasnya.
Ahmad Basuki menyebut sekitar 70 persen anggaran MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku makanan seperti beras, susu, daging, telur, dan komoditas lainnya.
Dengan struktur ekonomi Lampung yang didominasi sektor pertanian, ia menilai efek berganda (multiplier effect) program ini seharusnya bisa lebih besar dibanding daerah lain.
“Kalau kita bandingkan secara apple to apple, Lampung ini mayoritas petani. Jadi ketika ada anggaran besar masuk, ini harusnya bisa dioper dan dikolaborasikan agar kesejahteraan petani meningkat,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan agar pengadaan bahan baku MBG tidak bergantung pada produk luar daerah atau industri besar, karena dinilai bertentangan dengan semangat program.
“Kita semaksimal mungkin jangan pakai produk dari luar daerah. Sangat disayangkan kalau anggaran besar ini justru lari ke produk pabrikan. Harusnya ini berpihak ke petani lokal,” pungkasnya. (Amd)
Penulis : Mufid
Editor : Eka Setiawan
