Lampung Tengah, (dinamik.id) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik usai pernyataan Gubernur Lampung yang menyebut Provinsi Lampung masih membutuhkan keberlanjutan program
tersebut.
Pernyataan itu ramai dibahas di media sosial dan memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sejumlah komentar bernada satir bahkan mengaitkan keberadaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kepemilikan pihak tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Lampung Tengah, Ni Nyoman Srihayati, menyampaikan pandangan berbeda terkait polemik yang berkembang.
Menurutnya, program MBG tidak tepat jika hanya dipandang dari sisi bisnis atau aktivitas operasional dapur semata. Ia menilai program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya generasi usia sekolah.
Ni Nyoman mengatakan kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai indikator pembangunan terus meningkat, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ia menilai peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi penerus yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tahun 2025 mencapai angka 73,98 atau masuk kategori tinggi. Capaian tersebut meningkat sebesar 0,85 poin atau 1,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut didorong oleh perbaikan pada sejumlah indikator pembentuk IPM, mulai dari umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, hingga standar hidup layak masyarakat.
Ni Nyoman menilai program-program yang berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjaga tren peningkatan pembangunan manusia di daerah.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG merupakan program pemerintah pusat dan pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung.
Menurut dia, orientasi utama pelaksanaan program tetap pada dukungan terhadap agenda peningkatan kualitas generasi dan pembangunan manusia dalam jangka panjang.
Di akhir pernyataannya, Ni Nyoman berharap masyarakat dapat melihat program MBG secara lebih luas sebagai bagian dari investasi sosial dan pembangunan sumber daya manusia, bukan semata aktivitas ekonomi. (*)
