Fraksi PDIP DPRD : Tiga Periode Presiden Langgar UUD 45

Minggu, 10 April 2022 - 20:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung menolak wacana perpanjangan jabatan tiga periode presiden RI. Mereka menghimbau masyarakat tak terprovokasi.

“Itu bertentangan dengan konstitusi yaitu pasal 7 dan pasal 22 E ayat 1 UUD 1945,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung Aprilliati, Minggu 10 April 2022.

Menurut dia, pada pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Baca Juga :  Lampung Tuan Rumah Ijtima Ulama Dunia, Momen Satukan Doa dan Harapan

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” jelasnya.

Dan pada Pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Baca Juga :  RMI: Point Pentingnya Semua Aspirasi ini Kita Terima dan Kita Tindak Lanjuti

“Sebagai penyelenggara negara, ya kita harus mentaati aturan yang ada,” kata dia.

Dikatakan dia, isu tersebut sama saja menunda pemilu. Apalagi tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai tahun ini dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu terpilih akan dilantik pada 12 April 2022 mendatang.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anak negeri tidak terprovokasi dengan wacana yang bergulir yang akan mengganggu stabilitas nasional,” kata dia.

Baca Juga :  Dugaan Ketidaknetralan ASN di Pilkada Lampung, JPPR Soroti Kinerja KPU, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah

Wakil sekretaris internal DPD PDIP Lampung itu mengatakan, Fraksi PDIP tetap patuh pada konstitusi.

“Sikap kami satu tarikan napas dengan pusat yaitu merujuk UUD 1945 pasal 7 dan 22E tadi. (Nazar/Red)

Berita Terkait

Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga
Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas
Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan
Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar
Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat
Empat Kader Golkar Lampung Hadiri Rakornas Pelajari Strategi hingga Kecerdasan Buatan
Ketua Komisi II DPRD Lampung Apresiasi Subsidi Jagung SPHP ke Peternak
Sasa Chalim Soroti BPJS Nonaktif, Minta Warga Tetap Bisa Berobat

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:18 WIB

Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga

Kamis, 12 November 2026 - 15:57 WIB

Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas

Rabu, 11 November 2026 - 19:17 WIB

Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan

Rabu, 11 November 2026 - 15:07 WIB

Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar

Selasa, 10 November 2026 - 12:19 WIB

Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat

Berita Terbaru

Edukasi

Alumni UIN RIL Ajak Jaga Citra Kampus Bukan Menyudutkan

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:48 WIB