Pengentasan Kemacetan Jalinbar Oleh Pemerintah Pusat Mendesak

Kamis, 6 Oktober 2022 - 16:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id)–Kemacetan yang terjadi di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) dikarenakan kapasitas jalan tak sesuai dengan volume kendaraan.

Demikian diungkapkan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona saat Diskusi Publik PWI Lampung di Balai Wartawan Hi Solfian Akhmad, Kamis (6/10/2022).

Dia mengatakan, ada jam-jam tertentu yang membuat jalan lintas barat di Kabupaten Pesawaran mengalami kemacetan.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sesuai data yang didapatkan oleh dishub, kemacetan terjadi pada pukul 6 hingga 8 pagi. Kemudian di sore harinya terjadi pukul 4 hingga 6 sore,” kata Dendi.

Dia mengungkapkan, dalam kurun waktu satu jam, terdapat tiga ribu unit kendaraan yang melintas di jalinbar Kabupaten Pesawaran. “Kendaraannya itu variatif ya mulai dari roda dua, roda empat hingga ke roda dua belas,” ujarnya.

Menurut Dendi, titik kemacetan terparah di jalinbar berada di simpang tugu coklat karena sebagai titik temu dari tiga bagian jalan yaitu, jalan provinsi, jalan nasional dan jalan kabupaten kota.

Baca Juga :  Tegas!!! PWI Lampung Lawan Hoaks

“Bahkan ibu Kejari saya kemarin sampai stress karena terjebak macet di simpang tugu coklat dan langsung melaporkan kepada saya,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, telah menyampaikan keluhan jalinbar ini ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Presiden Jokowi saat meninjau vaksinasi pelajar dan bendungan di Pesawaran.

“Tapi mungkin keluhan saya terkait jalan ini masih nyangkut di tengah karena kan pekerjaan mereka tentu saja bukan hanya soal jalinbar,” kata dia.

Sementara, Pj Bupati Pringsewu Adi Erlansyah menyebutkan, ada dua solusi dalam mengatasi kemacetan di jalinbar.

“Pertama itu peningkatan jalan dan yang kedua menyiapkan jalan lingkar pada ruas jalinbar untuk mengurai kemacetan,” kata Adi.

Baca Juga :  Kejati dan PWI Lampung Sepakat Sengketa Pers Diselesaikan Melalui DP

Sedangkan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung Febrizal Levi Sukmana menyebutkan ada beberapa solusi dalam mengatasi kemacetan di Jalan Lintas Barat (Jalinbar).

Beberapa solusi yang perlu dilakukan adalah membuat jalan pintas, jalan lingkar hingga melakukan pelebaran guna meningkatkan kapasitas.

Levi menyebutkan, faktor utama kemacetan yang terjadi di Jalimbar adalah volume kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas. “Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, volume kendaraan di jalinbar mencapai lebih dari 15 ribu,” ungkap Levi.

Karena itu, dia menyarankan untuk solusi jangka pendek, perlu adanya jalan shortcut atau pintas. Terutama di ruas Kemiling Bandar Lampung – Pesawaran.

“Mungkin jalan shortcut ini bisa memecah kemacetan. Ini juga sudah dibahas di DPRD Lampung, mungkin nanti dimatangkan lagi,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemkot Bandar Lampung Launching 15 Mobil Puskesmas Keliling

Menurut dia, untuk membuat jalan shortcut sepanjang 20 kilometer perlu kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran dan BPJN.

Kemdiaan untuk di Pringsewu, dia menilai, kemacetan sering terjadi di dalam kota. Sehingga diperlukan jalan lingkar.

“Sewaktu dulu saya di Pringsewu sudah pernah membahas untuk membuat jalan lingkar. Mungkin nanti perlu dimatangkan lagi,” sarannya.

Sementara untuk solusi jangka panjang, menurut dia, perlu adanya pelebaran jalan hingga dibuat dua jalur.

“Pemerintah provinsi pernah membuat kajian, paling tidak dibutuhkan dua hingga empat meter ke kanan dan kiri,” terangnya.

Meski demikian, dia menyebutkan, kendala utama dalam pelebaran jalan itu adalah pembebasan lahannya. Bahkan, menurut BPJN satu persegi diminta Rp3 juta. (Naz)

Berita Terkait

Haris Pertama ‘Sentil’ Ubedillah Badrun: Jangan Bungkus Opini Politis Pakai Jubah Akademisi
Ketum KNPI Haris Pertama ‘Pasang Badan’ Bela Presiden Prabowo Hadapi Upaya Pemakzulan, KNPI Lampung: Siap Amankan!
Izin Operasional RSUD HM Ryacudu Lampura Terancam Dicabut
Pasca Telan Korban, PMII Pertanyakan SOP dan Izin Wira Garden
DBH Sawit Lampura Tahun 2026 Terjun Bebas Sementara CSR Perusahaan Sawit Menjadi Teka-Teki
Kejati Lampung Buka Blokir Rekening PT PSMI, Aksi Petani Tebu Batal
BRIN dan Komisi X DPR RI Dorong Literasi AI di Lampung
Cipayung Plus Kota Bandar Lampung Laksanakan Konsolidasi Dalam Rangka Membersamai Aksi Buruh dan Petani Mitra PT PSMI

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 19:12 WIB

Haris Pertama ‘Sentil’ Ubedillah Badrun: Jangan Bungkus Opini Politis Pakai Jubah Akademisi

Sabtu, 11 April 2026 - 18:56 WIB

Ketum KNPI Haris Pertama ‘Pasang Badan’ Bela Presiden Prabowo Hadapi Upaya Pemakzulan, KNPI Lampung: Siap Amankan!

Jumat, 10 April 2026 - 19:17 WIB

Izin Operasional RSUD HM Ryacudu Lampura Terancam Dicabut

Jumat, 10 April 2026 - 18:38 WIB

Pasca Telan Korban, PMII Pertanyakan SOP dan Izin Wira Garden

Jumat, 10 April 2026 - 10:43 WIB

Kejati Lampung Buka Blokir Rekening PT PSMI, Aksi Petani Tebu Batal

Berita Terbaru

Berita

Izin Operasional RSUD HM Ryacudu Lampura Terancam Dicabut

Jumat, 10 Apr 2026 - 19:17 WIB