Draft Muspimnas : Materi Tentang Kekoprian Dihapus Disetiap Level Kaderisasi Formal PMII

Minggu, 20 November 2022 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar lampung (dinamik.id) – Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2022 diselenggarakan di UIN Satu Tulungagung, Jawa Timur.

Seperti diketahui, Muspimnas merupakan forum tertinggi setelah Kongres yang biasa di laksanakan oleh PMII yang bertujuan membahas aturan-aturan organisasi yang akan di jadikan sebagai acuan.

Acara yang dihelat sedari 17-24 November 2022 diikuti oleh Kader-kader PMII se Indonesia dibawah naungan PKC dan PC masing-masing provinsi itu menuai banyak protes dari para peserta.

Protes tersebut berangkat dari buruknya fasilitas yang di dapat, hingga ketidak jelasan rundown kegiatan.

Salah satu protes disampaikan oleh PC KOPRI se-Lampung. Mereka menyampaikan, sejak tiba di lokasi, panitia penyelenggara menempatkan peserta kurang layak, hingga kamar mandi yang disediakan kurang memadai.

Masalah fasilitas tersebut, diperburuk oleh ketidakjelasan jalannya kegiatan. Pasca pembukaan Muspimnas 17 November roundown tidak berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selain menyoroti masalah fasilitas dan ketidakjelasan acara, Ketua Kopri Cabang Bandar Lampung Diana Berliyani juga menyampaikan protes soal penghapusan materi Gender dalam kaderisasi Formal PMII. Penghapusan materi tersebut dapat di lihat dalam Draft yang di susun oleh tim kaderisasi PB PMII.

Baca Juga :  Respon Cepat, Pemkab Mesuji Salurkan Bantuan Korban Banjir

“Kopri Lampung tentu kebingungan dengan hilangnya materi yang membahas Gender di kaderisasi formal PMII, terlebih penghilangan itu tidak diiringi penjelasan yang logis oleh tim kaderisasi” Ujar Diana.

“Kami Pengurus Cabang Kopri Se-lampung menuntut adanya kejelasan dari tim kaderisasi PB PMII atas penghapusan materi tersebut, harapan kami mereka dapat memberikan argumentasi yang logis mengapa materi itu harus di hilangkan, terlebih jika kita melihat situasi hari ini, kader kader kopri dan PMII masih membutuhkan wacana-wacana gender sebagai pondasi berorganisasi,”imbuhnya.

Baca Juga :  Ini Alasan KPK Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji

Selanjutnya, Diana menegaskan ia dan ketua Kopri cabang se-Lampung akan melakukan Konsolidasi dengan ketua Kopri dari luar Lampung untuk membahas masalah ini dengan serius. (Sandi)

Berita Terkait

PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi, Setop Dualisme PB IKA PMII
Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik
Komisi VIII Pertanyakan Anggaran dan Lambannya Pembuatan Sertifikasi Halal
HPN 2026, Presiden Tekankan Peran Strategis Pers
Gubernur Banten Ungkap HPN 2026 Berdampak Positif untuk Perekonomian Daerah
KEK BSD Banten Diproyeksikan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc
KPK Dalami Dugaan Korupsi Lain Libatkan Bupati Pati Sudewo

Berita Terkait

Rabu, 18 Februari 2026 - 22:02 WIB

PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi, Setop Dualisme PB IKA PMII

Senin, 16 Februari 2026 - 18:03 WIB

Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik

Jumat, 13 Februari 2026 - 07:12 WIB

Komisi VIII Pertanyakan Anggaran dan Lambannya Pembuatan Sertifikasi Halal

Senin, 9 Februari 2026 - 13:13 WIB

HPN 2026, Presiden Tekankan Peran Strategis Pers

Minggu, 8 Februari 2026 - 23:11 WIB

Gubernur Banten Ungkap HPN 2026 Berdampak Positif untuk Perekonomian Daerah

Berita Terbaru