Draft Muspimnas : Materi Tentang Kekoprian Dihapus Disetiap Level Kaderisasi Formal PMII

Minggu, 20 November 2022 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar lampung (dinamik.id) – Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2022 diselenggarakan di UIN Satu Tulungagung, Jawa Timur.

Seperti diketahui, Muspimnas merupakan forum tertinggi setelah Kongres yang biasa di laksanakan oleh PMII yang bertujuan membahas aturan-aturan organisasi yang akan di jadikan sebagai acuan.

Acara yang dihelat sedari 17-24 November 2022 diikuti oleh Kader-kader PMII se Indonesia dibawah naungan PKC dan PC masing-masing provinsi itu menuai banyak protes dari para peserta.

Protes tersebut berangkat dari buruknya fasilitas yang di dapat, hingga ketidak jelasan rundown kegiatan.

Salah satu protes disampaikan oleh PC KOPRI se-Lampung. Mereka menyampaikan, sejak tiba di lokasi, panitia penyelenggara menempatkan peserta kurang layak, hingga kamar mandi yang disediakan kurang memadai.

Masalah fasilitas tersebut, diperburuk oleh ketidakjelasan jalannya kegiatan. Pasca pembukaan Muspimnas 17 November roundown tidak berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selain menyoroti masalah fasilitas dan ketidakjelasan acara, Ketua Kopri Cabang Bandar Lampung Diana Berliyani juga menyampaikan protes soal penghapusan materi Gender dalam kaderisasi Formal PMII. Penghapusan materi tersebut dapat di lihat dalam Draft yang di susun oleh tim kaderisasi PB PMII.

Baca Juga :  Kades Galang Tinggi dan Kadus Diduga Berkomplot Caplok Tanah Pemakaman Masyarakat

“Kopri Lampung tentu kebingungan dengan hilangnya materi yang membahas Gender di kaderisasi formal PMII, terlebih penghilangan itu tidak diiringi penjelasan yang logis oleh tim kaderisasi” Ujar Diana.

“Kami Pengurus Cabang Kopri Se-lampung menuntut adanya kejelasan dari tim kaderisasi PB PMII atas penghapusan materi tersebut, harapan kami mereka dapat memberikan argumentasi yang logis mengapa materi itu harus di hilangkan, terlebih jika kita melihat situasi hari ini, kader kader kopri dan PMII masih membutuhkan wacana-wacana gender sebagai pondasi berorganisasi,”imbuhnya.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Bahas Geopolitik dan Perkuat Kerja Sama Strategis dengan Presiden UEA

Selanjutnya, Diana menegaskan ia dan ketua Kopri cabang se-Lampung akan melakukan Konsolidasi dengan ketua Kopri dari luar Lampung untuk membahas masalah ini dengan serius. (Sandi)

Berita Terkait

HPN 2026, Presiden Tekankan Peran Strategis Pers
Gubernur Banten Ungkap HPN 2026 Berdampak Positif untuk Perekonomian Daerah
KEK BSD Banten Diproyeksikan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc
KPK Dalami Dugaan Korupsi Lain Libatkan Bupati Pati Sudewo
Survei Denny JA: 67,1 Persen Pemilih Prabowo Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Soal Pengembangan, KPK Tunggu Hasil Pemeriksaan Kasus OTT Bekasi
Akhirnya Dokter Richard Lee Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Berita Terkait

Senin, 9 Februari 2026 - 13:13 WIB

HPN 2026, Presiden Tekankan Peran Strategis Pers

Minggu, 8 Februari 2026 - 23:11 WIB

Gubernur Banten Ungkap HPN 2026 Berdampak Positif untuk Perekonomian Daerah

Sabtu, 7 Februari 2026 - 17:46 WIB

KEK BSD Banten Diproyeksikan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Rabu, 21 Januari 2026 - 23:17 WIB

Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:58 WIB

KPK Dalami Dugaan Korupsi Lain Libatkan Bupati Pati Sudewo

Berita Terbaru